Politik hari-hari ini tidak pernah benar-benar mendingin. Masih saja ada gejolak dari sebagian kecil masyarakat yang mengkaitkan Jokowi, Gibran dan politik dinasti. Masih banyak silang pendapat tentang apa sih sebenarnya dinasti dalam khasanah perpolitikan nasional.
Gambarannya jabatan mirip dengan Raja dalam sebuah kerajaan. Jabatan dapat diwariskan, artinya bisa turun temurun. Benarkah dinasti disematkan oleh masyarakat kepada keluarga Joko Widodo. Suara kebencian, nyinyir, kritik tajam tertuju pada cara-cara berpolitik presiden yang akan mengakhiri jabatan tahun 2024 ini. Saking benci dan bingung bagaimana cara agar Jokowi bisa dimakzulkan sebelum benar-benar lengser pada waktunya, berbagai narasi terus didengungkan di media massa, bahkan ada media arus utama nasional yang selalu menonjolkan jurnalisme oposisi. Selalu membuat berita-berita yang cenderung menyudutkan presiden.
Pro Kontra Dinasti Politik
Dalam KBBI arti Dinasti adalah:"keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga: pemerintah." Yang menjadi dasar netizen atau oposisi menilai Jokowi menjalankan dinasti karena semua anaknya akhirnya terlibat dalam politik aktif. Apakah bisa menjadi dasar bagi asumsi masyarakat bahwa ada upaya terstruktur keluarga Jokowi, terutama, Gibran, Kaesang akan melanggengkan kekuasaan dengan memberi kesempatan mereka ikut kontestasi Pilpres dan Pilkada.Â
Media sosial apalagi banyak media yang bergerak dalam pemberitaan selalu mencap negatif langkah-langkah presiden yang terpilih sebagai presiden sejak 2014. Joko Widodo hampir menjalankan jabatan selama 10 tahun. Tahun 2024 adalah tahun terakhir era kepemimpinannya. Lepas dengan segala kekurangannya sebagai pemimpin tertingigi negara, Jokowi boleh dikatakan sukses dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Berbagai prestasi diakui dunia dan Indonesia saat ini termasuk negara yang ekonominya stabil di antara negara-negara yang terjebak dalam inflasi tinggi akibat kritis pangan dan krisis ekonomi akibat bencana Covid 19. Â Bagaimanapun tidak boleh disepelekan prestasi presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Presiden yang berasal bukan dari kalangan militer pun bukan dari keturunan presiden seperti halnya keluarga Soekarno.
Dinamika politik saat ini menghangat ketika muncul ke permukaan anak-anak Jokowi yang akhirnya terjun di dunia politik. Gibran dipilih dan terpilih dalam pilwalkot sebagai Walikota Surakarta atau Solo. Menantu Joko Widodo juga kebetulan terpilih sebagai wali kota Medan. Pada akhir masa jabatan ketika masa pemilu Kaesang Pangarep pun didapuk sebagai ketua Umum PSI.
Tiba-tiba muncul gejolak politik yang menyeruak ingatan publik ketika banyak orang yang dulu suka dengan langkah Jokowi, kemudian merasa muak dengan segala tindak tanduknya yang membuat kawan menjadi lawan, yang memuja berbalik mencaci. Jokowi Sendiri merasa biasa-biasa dengan langkah politiknya atau disebut orang langkah caturnya yang susah ditebak.
Isu dinasti menyeruak ketika Anak Jokowi menerima pinangan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Kebetulan ada yang mengajukan untuk merubah undang-undang yang mengatur umur pejabat publik. Dari yang semula minimal usia 40 tahun kemudian menjadi batas minimalnya 35 tahun. Kebetulan usia Gibran baru 36 tahun. Dengan terbukanya kesempatan untuk menjadi pejabat publik selevel Pesiden dan wakil presiden, Prabowo dan kubunya akhirnya memilih Gibran yang semula tidak diperhitungkan.
Tiba tiba peta politik berubah. PDIP partai yang membesarkan Jokowi dan mengusung Gibran sebagai Walikota seperti mencium aroma pengkhianatan. Keluarga Jokowi selanjutnya seperti dikucilkan dalam partai berlambang Banteng bermoncong putih dengan tatapan penuh amarah tersebut. Dalam media sosial yang saya ikuti PDIP menjadi terdepan yang terus menyerang langkah-langkah senyap politik Jokowi hingga akhirnya memuncak ketika Pilpres dan Pileg menghasilkan pemenang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan nomor peserta 02. PDIP merasa ditusuk dari belakang oleh keluarga Jokowi, isu anak haram konstitusi, pemenang tidak sah karena tidak melalui mekanisme konstitusi yang normal dan berbagai wacana hingga akhirnya digambarkan Jokowi dan keluarganya digambarkan sebagai public enemy, Politik Demagog, Pelanggar kostitusi, Nepotisme, Keluarga gila kekuasaan, licik dan sematan lainnya yang mengerikan kalau dipikirkan.
Tentang Strategi Politik Jokowi
Benarkah diam-diam Jokowi adalah politisi dengan aneka sematan mengerikan tersebut. Sampai saat ini langkah politik Jokowi belum bisa dibaca secara tuntas. Masih asumsi masih narasi, masih dugaan. Narasi, artikel dan data-data tentang kecurangan masih sebatas opini. Gambaran sebagai pemilu terbrutal dan juga suara-suara kebencian orang-orang yang mengaku penjaga etika, penjaga demokrasi, penjago politik santun, konsisten berjuang di jalur konstitusi, demokrasi dari rakyat belum terbukti secara valid.
Dinasti sebagaimana jabatan adalah penunjukan langsung, turun temurun melekat karena kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, diktatornya pemimpin karena mendominasi jabatan publik belum terbukti. Gibran menjadi walikota melalui mekanisme pemilihan umum. Bisa saja gagal jika masyarakat tidak menghendakinya. Nyatanya Gibran sukses melenggang menjadi wali kota dan secara fakta ketika ia menjabat banyak jejak pembangunan masif dengan memanfaatkan anggaran yang ada serta dibantu dengan lingkaran pergaulan dan latar belakangnya sebagai pengusaha dengan memanfaatkan CSR (bantuan korporat pengusaha).
Solo berbenah dan semakijn cantik berbagai terobosan, kreatifitas pemimpinnya menjadikan Solo mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Level sebagai kota toleran meningkat signifikan, Solo yang tertata dengan pergerakan UMKM yang dinamis membuktikan Gibran cukup sukses meskipun baru menjabat sekitar3 tahun. Kemudian Gibran banyak dilirik politisi agar menjadi pendampingnya dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan pernah mendekatinya, Muhaimin pernah memuji jejak kepemimpinannya, demikian Ganjar sering sekali kerjasama dengan Gibran.
