Saatnya Membedah Ulang Tap MPRS 1966: Mana Amanat Rakyat, Mana Sisa Kepentingan Kekuasaan

Catatan: Perlu pembaruan redaksional agar selaras dengan undang-undang fiskal, tata kelola anggaran modern, dan mekanisme pengawasan DPR. 

2. TAP No. XXIV/MPRS/1966 --- Kebijakan dalam Bidang Pertahanan/Keamanan

Ringkas: Ketentuan tentang kebijakan pertahanan-keamanan pasca-1965.

Kenapa dipertahankan: Negara berhak menetapkan norma untuk keamanan nasional. Namun: wajib direvisi untuk menegaskan prinsip kontrol sipil atas militer, perlindungan HAM, dan mekanisme pengawasan serta akuntabilitas.

Rujukan: teks di peraturan.go.id dan kumpulan TAP. 

3. TAP No. XX/1966 --- Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum & Tata Urutan Perundang-undangan

Ringkas: Penjelasan tata urut perundang-undangan (penting untuk kesinambungan hukum).

Kenapa dipertahankan: Prinsip tentang tata urut perundang-undangan masih relevan; perlu dipertegas agar konsisten dengan UUD 1945 hasil amandemen dan praktik yudisial modern. 

4. TAP No. XXIII/MPRS/1966 --- Pembaharuan Landasan Ekonomi, Keuangan, Pembangunan

Ringkas: Kebijakan landasan ekonomi/keuangan pasca-1965.

Kenapa dipertahankan: Memuat arah kebijakan ekonomi yang bisa diadaptasi untuk tujuan pembangunan inklusif; revisi diperlukan untuk memastikan orientasi pro-kesejahteraan (daftar program, proteksi usaha mikro).