Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia tentang Bangsa Indonesia

3.

Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) adalah bukan bagian dari satu kesatuan dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); dan serta bukan bagian dari penegak hukum dan serta tidak memiliki hak serta kewenangan; dan serta kuasa atas kasus hukum di depan peradilan  yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;

4.

BARESKRIM merupakan wilayah diluar Pihak Kepolisian; karena selama ini membuat gaduh dan selalu membuat masalah dalam setiap pembuatan laporan kepada pihak peradilan dan selalu melakukan pemerasan di dalam penanganan kasus hukum yang ditanganinya; terutama dan paling utama adalah BARESKRIM yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Kendal. (menurut saya sebagai pelapor adalah BARESKRIM di POLRES  KABUPATEN KENDAL);

5.

Pihak Peradilan dan Pihak Kepolisian; dan serta Pihak Penegak Hukum lainnya; berhak dan serta memiliki kekebalan hukum; dan serta berhak dan serta memiliki tindakan untuk  menghilangkan barang bukti yang berlaku dalam proses peradilan; dan atau proses hukum yang berlaku; terhadap dan atau kepada rakyat Indonesia yang miskin; dan atau tidak memiliki jabatan; dan atau tidak memberikan uang; dan atau duit dan atau dana sebagai biaya dalam melaksanakan proses hukum dalam peradilan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;

6.

SELURUH PENEGAK HUKUM MEMILIKI KEKEBALAN HUKUM ABSOLUT (MUTLAK ATAU KUAT); DAN SERTA MEMILIKI KEWAJIBAN DAN SERTA MEMILIKI KEABSAHAN (SAH) DALAM MENGHILANGKAN BARANG BUKTI; DAN ATAU ALAT BUKTI DALAM SEGALA BENTUK; DAN SERTA SEGALA CARA  YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK PELAPOR;

7.

SELURUH PENEGAK HUKUM BERHAK; DAN SERTA MEMILIKI KEKUASAAN ABSOLUT (MUTLAK ATAU KUAT); DALAM MELAKUKAN PERBUATAN; DAN SERTA PERILAKU PERBUATAN TINDAKAN; DAN ATAU TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM; ADALAH DIBENARKAN; DAN SERTA SAH; DAN SERTA MEMILIKI KEKEBALAN HUKUM ABSOLUT (MUTLAK ATAU KUAT) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

8.