Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia tentang Bangsa Indonesia

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009);

b.

Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa ijin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syari'yah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU no. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009) JO. Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

c.

Bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syari'yah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 73 ayat (2) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009);

d.

Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syari'yah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009);

3.

Gugatan tersebut dimuat            

a.

Nama, Umur, Pekerjaan, Agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;