Dengan database industri ekstraktif yang transparan. Dengan protokol lingkungan yang tertulis dan ditegakkan.
Kalau sistem itu bekerja, maka tak perlu KDM harus turun langsung. Tak perlu ia tanya satu per satu, "berapa kamu bayar pajak?" Karena sistem akan mencatat sendiri.
Sistem akan mengukur, menindak, dan mengatur. Sistem akan memproses semua warga tanpa perlu kamera.
Birokrasi itu sistem. Seperti sirkulasi darah dalam tubuh. Kita tak bisa melihat darah itu mengalir, tapi kita tahu tubuh ini hidup karenanya.
Jika sistem tak bekerja, pemimpin akan sibuk menambal lubang dengan suara tinggi. Menyalahkan warga satu-satu. Menuding yang kecil, menutup yang besar. Dan publik hanya disuguhi konten, bukan kebijakan.
KDM boleh bicara soal keadilan lingkungan. Tapi ia harus sadar, ia sudah gubernur sekarang. Dan gubernur bukan pengelola kanal YouTube.
Ia adalah kepala pemerintahan. Dan pemerintahan bukan tentang engagement, tapi tentang governance.
Maka pertanyaan sesungguhnya bukan pada si akang. Tapi pada sistem yang tak mampu mengatur akang-akang lain di pelosok Jabar.
Pada birokrasi yang tidak cukup punya technocratic capability untuk menegakkan regulasi lingkungan.
Karena pada akhirnya, pemimpin bukan untuk menyalahkan warga. Tapi menyempurnakan sistem agar warga tak perlu disalahkan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
