Wajah Politik dan Dampaknya pada Kepercayaan Publik
Situasi politik kita saat ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Beberapa peristiwa dalam beberapa pekan terakhir pasca perayaan 80 tahun merdeka tampaknya kurang kondusif. Dilansir dari berbagi media terjadi demontrasi besar yang menuntut pembubaran DPR, disusul beberapa demontrasi di beberap kota atas DPRD nya, seperti di Bandung dan Makassar, bahkan peristiwa ini menelan korban nyawa.
Situasi ini makin diperparah pula dengan beberapa pernyataan politisi yang kontradiktif dengan publik sebagai pembenaran perilaku mereka. Termasuk juga pernyataan-pernyataan yang memicu reaksi publik dari beberapa pejabat publik yang notabene sebagian besar berasal dari parpol. Sehingga situasinya semakin memicu respon negatif publik atas tindakannya, padahal mereka adalah politisi yang mewakili rakyat yang seharusnya membelanya.
Berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survey, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif seperti DPR dan Partai Politik umumnya berada di peringkat terbawah, dengan tingkat kepercayaan yang cenderung lebih rendah dan sering kali menjadi sorotan.
Dinamika ini juga terlihat pada lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung, yang tingkat kepercayaannya fluktuatif, naik atau turun seiring dengan kasus-kasus besar yang mereka tangani (detikNews dan Kompas.com)
Krisis kepercayaan publik ini dipicu oleh serangkaian perilaku politisi/partai politik ataupun menjadi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi dan kroninya, mengorbankan kepentingan publik.
Politisi juga seringkali gagal memenuhi janji-janji kampanye mereka, yang semakin menambah ketidakpercayaan publik. Politisi yang terpilih seringkali lebih fokus pada kepentingan partai dan ambisi pribadi mereka daripada melayani konstituen yang memilih mereka. Akibatnya, publik merasa kecewa dan marah, yang berujung pada protes dan demonstrasi seperti yang terjadi dalam demo DPR saat ini.
Upaya Mengembalikan Nilai dan Membangun Marwah Politik
1. Menurut Kant perlunya mengembalikan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan publik. Politisi dan pemimpin harus bertindak berdasarkan kategori moral Kant, yaitu imperatif kategoris, yang menuntut bahwa tindakan kita didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan pada semua orang.
2. Politisi harus bertindak secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau partai. Terbuka terhadap kritik dan masukan dari konstituen mereka, bekerja untuk melayani kepentingan jangka panjang masyarakat, bukan hanya keuntungan jangka pendek.
3. Mengedepankan etika politik dalam perpolitikan. Pada dasarnya etika politik merupakan pencerminan sikap pemimpin yang baik dan bertanggungjawab karena kemampuannya untuk bersikap sesuai dengan perkataan yang telah dilontarkan.Â
