Dari Euforia Reformasi ke Ancaman Oligarki: Nasib Pilkada di Persimpangan

Sejak reformasi bergulir, hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung, dari presiden hingga kepala daerah, menjadi salah satu tonggak demokrasi terpenting.

Namun, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. 

Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyentuh inti kedaulatan rakyat dan masa depan demokrasi Indonesia.

Baca juga: Apakah Wakil Rakyat Masih Relevan di Era AI dan Demokrasi Digital?

Kilasan Sejarah: Dari Dewan ke Rakyat dan Kembali Lagi

Pada masa Orde Baru, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sistem ini dikritik karena menutup partisipasi rakyat dan menguatkan kendali pusat.

Reformasi kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kebijakan ini disambut hangat sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat.

Kini, wacana kembali ke sistem lama muncul dengan alasan menghemat biaya pilkada, mengurangi polarisasi, dan menjamin stabilitas karena kepala daerah akan otomatis didukung legislatif. Sekilas tampak logis, namun risikonya jauh lebih besar.

Baca juga: Haruskah Kita Menerima Standar Pas-pasan untuk Pemimpin Negara Kita?

Ancaman bagi Demokrasi

Baca juga: Dari Rex Suprema Lex ke Lex Suprema Rex: Saatnya Hukum Menjadi Raja

Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD berarti memundurkan jam reformasi. Dampak buruk yang mungkin timbul antara lain:

1. Penggerusan Kedaulatan Rakyat
Hak memilih langsung adalah esensi demokrasi. Jika dicabut, kepala daerah lebih loyal pada elite DPRD daripada masyarakat. Ini menciptakan jarak antara pemimpin dan yang dipimpin, sekaligus mengikis kepercayaan publik.

2. Politik Dagang Sapi dan Kartel Kekuasaan
Pemilihan tertutup di DPRD rawan negosiasi transaksional. Partai-partai dapat saling berbagi jabatan atau proyek strategis. Pemimpin yang terpilih bukan yang paling kompeten, melainkan yang paling lihai berpolitik.

3. Korupsi dan Oligarki Lokal
Suara anggota DPRD bisa jadi komoditas yang diperjualbelikan. Kandidat bermodal besar akan diuntungkan, dan setelah terpilih, mereka terdorong "mengembalikan modal" melalui korupsi. Kekuasaan pun terkonsentrasi pada segelintir elite.

4. Birokrasi yang Tidak Profesional
Kepala daerah hasil pemilihan DPRD cenderung mengisi jabatan strategis dengan orang partai. Birokrasi menjadi alat politik, bukan pelayan publik. Kualitas layanan dan pembangunan daerah berpotensi menurun.

5. Partisipasi dan Pengawasan Publik Melemah
Pilkada langsung menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Jika hak ini hilang, gairah politik rakyat padam dan pengawasan publik melemah. Akuntabilitas kepala daerah pun hanya kepada dewan, bukan warga.

Jalan Keluar: Perbaiki, Bukan Ganti Sistem

Munculnya wacana ini berangkat dari masalah nyata pilkada langsung: biaya mahal, politik uang, dan polarisasi. Namun, mengganti sistem ke DPRD ibarat membakar lumbung untuk membunuh tikus.

Solusi terbaik adalah memperbaiki, bukan mundur:

• Menekan biaya pilkada melalui regulasi ketat.
• Memperkuat pengawasan pemilu untuk mencegah politik uang.
• Meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar rasional dalam memilih.
• Memberikan sanksi tegas pada pelanggaran pemilu.

Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang diulang ke masa lalu, melainkan yang terus diperbaiki dan diperkuat. 

Mempertahankan pilkada langsung dengan reformasi mendasar adalah jalan menjaga kedaulatan rakyat dan memastikan pemimpin bertanggung jawab kepada seluruh warga, bukan hanya elite politik.***