Dari Euforia Reformasi ke Ancaman Oligarki: Nasib Pilkada di Persimpangan

2. Politik Dagang Sapi dan Kartel Kekuasaan
Pemilihan tertutup di DPRD rawan negosiasi transaksional. Partai-partai dapat saling berbagi jabatan atau proyek strategis. Pemimpin yang terpilih bukan yang paling kompeten, melainkan yang paling lihai berpolitik.

3. Korupsi dan Oligarki Lokal
Suara anggota DPRD bisa jadi komoditas yang diperjualbelikan. Kandidat bermodal besar akan diuntungkan, dan setelah terpilih, mereka terdorong "mengembalikan modal" melalui korupsi. Kekuasaan pun terkonsentrasi pada segelintir elite.

4. Birokrasi yang Tidak Profesional
Kepala daerah hasil pemilihan DPRD cenderung mengisi jabatan strategis dengan orang partai. Birokrasi menjadi alat politik, bukan pelayan publik. Kualitas layanan dan pembangunan daerah berpotensi menurun.

5. Partisipasi dan Pengawasan Publik Melemah
Pilkada langsung menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Jika hak ini hilang, gairah politik rakyat padam dan pengawasan publik melemah. Akuntabilitas kepala daerah pun hanya kepada dewan, bukan warga.

Jalan Keluar: Perbaiki, Bukan Ganti Sistem

Munculnya wacana ini berangkat dari masalah nyata pilkada langsung: biaya mahal, politik uang, dan polarisasi. Namun, mengganti sistem ke DPRD ibarat membakar lumbung untuk membunuh tikus.

Solusi terbaik adalah memperbaiki, bukan mundur:

• Menekan biaya pilkada melalui regulasi ketat.
• Memperkuat pengawasan pemilu untuk mencegah politik uang.
• Meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar rasional dalam memilih.
• Memberikan sanksi tegas pada pelanggaran pemilu.

Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang diulang ke masa lalu, melainkan yang terus diperbaiki dan diperkuat. 

Mempertahankan pilkada langsung dengan reformasi mendasar adalah jalan menjaga kedaulatan rakyat dan memastikan pemimpin bertanggung jawab kepada seluruh warga, bukan hanya elite politik.***