Gaji plus tunjangan anggota DPR yang disebut-sebut bisa lebih dari Rp 100 juta per bulan, telah memicu gelombang aksi unjuk rasa dari kelompok pelajar
Jika negara ingin meredam amarah, ia harus terlebih dahulu mendengar jeritan dan tak malu mengakui luka yang dialami masyarakat.
Pelanggaran Standar Pelayanan Kesehatan masuk ke dalam ranah hukum administrasi bukan pidana
Di tengah tantangan geografis dan kultural Papua, sebuah tradisi unik bernama sistem noken menjadi kunci pelaksanaan pemilu yang berbeda dari biasanya
Jika kita punya Superman.. kita akan.. ?
Pemerintah Jangan Main-Main Dengan Regulasi Pemilu. Itu menjadi salah satu pesan dalam diskusi politik yang digelar oleh Partai Gema Bangsa di Jakarta
Tambahan anggaran Kemendikdasmen belum capai amanat MK. Pendidikan gratis masih jauh dari harapan karena belum ada reformasi anggaran.
Putusan MK soal pemisahan Pemilu dinilai sah secara konstitusional dan membuka ruang reformasi tata kelola Pemilu dan Pilkada di Indonesia.
BERTANDA bahaya terjadi ketika Mahkamah Konstitusi (MK), merampok kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Bagaimana tidak, t
Demokrasi adalah hak kita semua. Dan ketika hukum mulai menjadi alat kekuasaan, maka rakyat harus menjadi penyeimbangnya.
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki beberapa aspek ideal yang bagi sebagian kalangan patut disyukuri dan bahkan dipandang sebagai sesuatu yang
Putusan MK memisahkan pemilu nasional dan daerah. Akankah ini menyelamatkan demokrasi, atau sekadar menunda krisis yang lebih dalam?
Wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD melanggar UU nomor 17 tahun 2014
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk menguji dan menafsirkan Undang -- undang dasar 1945. Namun menjadi lemb
Polemik tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, kembali mencuat setelah banyak pihak menyoroti aktivitas pertambangan
Kita harus pahami bahwa kualitas pendidikan itu tidak hanya diukur dengan pendidikan gratis atau pendidikan yang berbayar tetapi pembelajaran dikelas
Putusan MK soal sekolah gratis perlu diterjemahkan ke kebijakan nyata yang adil, selektif, dan tanpa diskriminasi jenis sekolah.
Pemerintah akn gagal melaksanakan keputuan Mahkamah Konstitusi : Menggratiskan SD-SMP Swasta,
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 Mei 2025 yang mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar dan menengah selama sembilan ....
