Upaya pemerintah segera mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja diyakini akan berdampak positf tidak hanya pada sektor ketenagakerjaan, tapi juga kemud
Dahulu kegiatan berbisnis dinilai sangat sulit karena pengusaha dituntut harus pandai dan ulet memanfaatkan peluang. Dalam menjalankan bisnis para pen
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan memberikan Kemudahan Berusaha atau yang dikenal dengan Ease of Doing Business (EODB). Berdasarkan laporan Bank Dun
Tujuan Omnibus Law UU Ciptaker adalah untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini tumpang tindih baik ditingkat pusat maupun daerah, memangkas biro
Ilustrasi KTP (Tribunnews.com)Saya perhatikan, selama pelajaran daring, banyak sekali siswa yang izin tidak bisa mengikuti pembelajaran. Dari izin yan
Dua Minggu lalu saya menonton berita terjadi demo besar-besaran di depan gedung DPR. Demo ini diikuti ribuan massa yang terdiri mahasiswa, buruh dan m
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan saja, namun juga berdampak pada kegiatan sosial melalui upaya
Di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan pemerintah saat ini harus merancang kebijakan ekonomi dan relaksasi fiskal maupun moneter dalam priorit
Doc/Tirto.idBerikut ini adalah tulisan yang saya buat 4 april 2020. Saya mencoba mengulas balik manuver DPR RI yang memanfaatkan momentum pandemi Covi
Akar persoalannya adalah perilaku sebagian oknum aparat yang memperlambat perizinan serta keterbatasan jumlah aparat, bukan izinnya sendiri.
Pada saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato tentang visi Indonesia, saya sedang menyiapkan dokumen badan usaha untuk diserahkan kepada notaris.
Salah satu syarat legalitas pendirian usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib daftar perusahaan adalah pendaftaran domisili bad
VOA IndonesiaPemilu 2019 yang telah menyedot nyaris seluruh energi bangsa ini, akhirnya usai sudah. Kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Preside
Demokratisasi Kawasan HutanOleh: Ganda SitumorangSebagai bangsa dengan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, sudah seharusnya Pemerintah Indonesi
Praktek kejahatan kehutanan dan kekerasan lingkungan sudah berlangsung lama, yaitu sejak dimulainya rezim izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pela
Hampir dua bulan, Online Single Submission (OSS) berjalan di bawah kendali Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Sejak diluncurkan pemerinta
Saat ini masih terus berlangsung perdebatan mengenai lesu tidaknya perekonomian nasional. Kalau parameternya adalah simpanan masyarakat di bank dan be
Ada 373 jenis izin dari 19 kementerian dan lembaga, yang harus diurus sebuah perusahaan di hulu migas. Padahal, sudah 324 perizinan di 20 kementerian,
HistorikaPada tahun 1967 Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertambangan mengadakan kontrak karya pertama dengan PT Freeport Indonesia (“PT FI”) ata
[caption caption="Suasana pelayanan terpadu Kelurahan Tanjung Barat"][/caption]Kantor Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan kini mengalami banyak p
