Pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi akan mendapat tantangan berat dalam membangun kekuatan politik pemerintah di DPR jika partai oposisi gagal dikendalikan dari sekarang. Pasalnya, kekuatan politik partai pendukung Prabowo-Gibran di DPR lebih kecil dibanding kubu oposisi. Untuk menyukseskan kebijakan dan program pembangunan yang sudah dicanangkan, mau tidak mau pemerintah harus menjalani strategi gerilya untuk menarik oposisi ke dalam pemerintahannya.
Kendala lain yang cukup serius bagi pemerintahan terpilih ini adalah sikap PDIP sebagai pemenang pemilu yang sudah memutuskan untuk menjadi kekuatan di luar pemerintahan atau oposisi. Sikap politik PDIP ini perlu disikapi dengan serius karena partai ini sudah makan asam garam sebagai oposisi selama 10 tahun berturut-turut. Artinya, sikap oposisi ini sangat potensial menjadi ancaman terhadap kinerja pemerintah dalam pembangunan. Selain PDIP, PKS pun sudah menunjukkan sikap yang sama untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selain kedua partai ini, partai yang menjadi pengusung rival Prabowo-Gibran belum terdengar pernyataan politiknya terkaits sikap terhadap pemerintahan baru yang terbentuk nanti. Nasdem dan PKB sebagai pengusung capres Anies-Muhaimin masih belum bersikap tegas terkait posisi mereka. Begitu juga dengan PPP dan Perindo yang mengusung paslon Ganjar-Mahfud. Sejauh ini sikap diam parpol ini kita anggap sebagai tindakan menunggu dan melihat (wait and see) perkembangan politik yang relevan dengan kepentingannya masing-masing.
Partai-partai tersebut, meski ketika Pilpres tergabung dalam koalisi capres lawannya Prabowo, namun untuk bersikap oposisi setelah kalah pilpres juga belum jelas. Katakan saja bahwa partai-partai ini sedang membaca kans mereka untuk bergabung menjadi bagian dari koalisi pemerintahan ketika pemerintah butuh tambahan kekuatan politik untuk mengalahkan oposisi.
Model oposisi pada pemerintahan baru tidak akan jauh berbeda dengan cara Presiden Jokowi memperlakukan lawannya selama ini. Prabowo-Gibran sudah pasti akan meneruskan gaya kepemimpinan Jokowi dalam 'mengemong" lawan-lawan politiknya di lembaga legislatif. Mengakomodasi oposisi bukan saja strategi politik pemerintah, tetapi juga sebagai kendaraan untuk mengakselerasi visi pemerintah baru yakni keberlanjutan. Prabowo tidak punya pilihan lain untuk meneruskan program pembangunan yang sudah diletakkan Jokowi selain mengamankan oposisi di DPR.
Kunci dari keberlanjutan program pembangunan sekarang adalah DPR. Untuk menjamin bahwa kunci tersebut selalu bisa digunakan untuk memuluskan jalannya pembangunan, satu-satunya cara adalah mengakomodasi kepentingan partai politik oposisi di dalam pemerintahan.
Oposisi rasa koalisi versi baru akan mewarnai gaya pemerintahan Indonesia selama 5 tahun mendatang. Beberapa partai yang selama Pilpres memilih posisi sebagai lawan capres pemenang tidak tahan menjadi oposisi terlalu lama karena tidak memiliki pengalaman menjadi oposisi murni. Boleh jadi saat ini ada juga partai yang berharap ditawari untuk bergabung atau sudah pro aktif mendekati kubu pemenang untuk bergabung dalam koalisi baru.
Pertemuan Ketua Umum Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di istana beberapa waktu lalu mengindikasikan potensi terjadinya aksi loncat pagar dari partai politik kubu capres Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Partai-partai ini berpotensi untuk bergabung dengan pemerintah karena menginginkan posisi strategis di pemerintahan, dengan kompensasi berupa dukungan politik terhadap pemerintah. Barter kekuasaan masih  menjadi mekanisme dalam menyeleksi keterlibatan oposisi dalam pemerintahan.
Tradisi Oposisi Murni?Â
