Apakah demokrasi kita hari ini masih mendengar suara rakyat, atau hanya gema dari yang paling viral?
Sayangnya, lembaga pengawasan seperti DPRD, inspektorat, hingga Kemendagri sering tak berfungsi sebagai penengah.
Partai Politik Bukan Alat Untuk Pelindung Pelanggar Hukum
Politik uang adalah ancaman besar bagi kualitas demokrasi kita. Ada tiga solusi mengatasinya
Pewayangan memberikan pelajaran bahwa strategi boleh saja berubah, tetapi prinsip harus tetap teguh
Ironi demokrasi Indonesia adalah mulai munculnya deparpolisasi alias tidak percaya partai politik. Ada empat langkah untuk memperbaikinya
Ormas Gerakan Rakyat dideklarasikan pada 27 Februari 2025 kemarin. Ada dua catatan kritis jika memang ingin menjadi partai politik
Instruksi partai kepada kepala daerah harus sesuai hukum. Kepala daerah wajib mengutamakan tugas pemerintahan dan tidak boleh terikat instruksi partai
Mahkamah Konstitusi Telah Mengeluarkan Putusan No.6/PUU-XXII/2024, mengenai syarat rekrutmen jaksa agung bukan berasal dari pengurus partai politik.
Masyarakat adat selama ini berada di posisi lemah ketika berkonflik. Mendirikan partai politik bisa jadi solusi
Kualitas kader, bukan jumlah partai, yang jadi penentu kinerja DPR. Tulisan ini mengupas pentingnya bobot wakil rakyat demi parlemen ideal.
Perempuan dan politik adalah dua hal yang sering dipandang dari sudut pandang perjuangan. Perjuangan ini mencerminkan upaya panjang untuk mendobrak st
Dampak potensial dari penghapusan Presidential Threshold, mulai dari peluang yang mungkin terbuka hingga risiko yang mengintai
Kini, tantangan sekaligus peluang ini ada di tangan kita semua. Apakah kita mampu memanfaatkannya untuk membangun masa depan politik yang lebih baik?
Dengan dihapuskannya presidential threshold, kita memasuki babak baru dalam politik Indonesia. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan yang berkaitan dengan Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen kurs
MK menghapus presidential threshold, membuka peluang semua partai mencalonkan presiden, menciptakan kompetisi lebih luas dan demokrasi yang inklusif.
Penghapusan threshold mungkin membuka peluang, tetapi politik koalisi tetap menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Kepemerintahan yang seperti inilah yang mengakibatkan “Disintegrasi”, yang mana disintegrasi adalah perpecahan suatu persatuan atau keutuhan.
Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak generasi muda di Indonesia yang menunjukkan sikap apatis atau kecewa terhadap partai politik. Mereka dih
