kita dapat mengubah persepsi negatif menjadi pengertian dan apresiasi atas kekayaan dan keunikan yang dimiliki oleh negara ini.
Kronologi sengketa ini diawali dengan adanya gugatan dari paslon 1 dan 3 yang merasakan adanya kecurangan dalam pemilu, dengan permohonan PHPU pemilu
Sangketa Pemilu 2024
kisah omjay kali tentang berhentilah mencacimaki presiden jokowi di media sosial. Semoga bermanfaat buat pembaca kompasiana tercinta.
Hal ini disebabkan Joko Widodo merupakan salah seorang kader PDI Perjuangan yang berhasil dicalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014-19.
Gugatan anis kepada MK atas hasil rekapitulasi pemilu dan mengusulkan dilakukan pemungutan suara ulang
Keputusan MK dan Makan Siang Gratis
Gelar dan Predikat Ibu Negara walaupun tidak resmi, sangat penting dalam Sistim ketatanegaraan suatu pemerintahan negara.
Pasca ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Gibran, langsung blusukan ke Muara Baru, Jakarta
Sikap tenang dan penuh pertimbangan Calon Presiden Anis Baswedan tetap tegar saat dirunya dinyatakan kalah mulai dari Pemilu 2024 sampai Sidang di KPU
selamat untuk pasangan presiden dan wakil Prabowo-Gibran
Gerakan 2019 Ganti Presiden awalnya hanyalah berasal dari ucapan Mardani Ali Sera dalam program diskusi di salah satu televisi swasta
Pentingnya menghargai perbedaan pilihan dalam pemilu sebagai bentuk pemberian kebebasan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.
Gerakan 2019 ganti presiden merupakan sebuah tanda atau simbol yang mengarah kepada gerakan untuk mengganti presiden pada pemilihan umum 2019.
Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo adalah menjaga keseimbangan antara populisme dan keberlanjutan. Sementara janji-janji .....
Pada hari ini rabu, 24 april 2024 pada sidang pengesahan presiden dan wakil presiden terpilih telah ditetapkan& disahkan pasangan calon Prabowo Gibran
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden
Membahas tentang implementasi sanksi pidana bagi Presiden atas pelanggaran Hukum Tata Negara
Soekarno, Hatta, Cokro, Tan Malaka, Marx dan Muhammad Saw tidaklah mengajarkan demokrasi rusak seperti apa yang kita jalani saat ini.
Berbicara soal hak angket, dari zaman presiden Soekarno sampai Joko Widodo hak angket ini digunakan oleh negara Indonesia.Hak angket negara Indonesia
