Dalam pemahaman saya pemicu utama terjadinya krisis moneter 1998, selain lemahnya fundamental ekonomi nasional sebagai fariabel dominan, ditambah keadaan internal politik dalam negeri yang tidak stabil menyebabkan para pelaku usaha panik.
Dalam keadaan masyarakat panik tersebut Negara Singapura menghembuskan secara terus menerus bahwa di Indonesia akan terjadi devaluasi secara besar-besaran.
Tidak dapat dielakkan lagi dalam waktu yang sangat cepat seperti halnya deret ukur masyarakat panik dana yang tersimpan di bank ditarik secara besar-besaran akhirnya bank-bank bangkrut karena terjadinya rush tersebut.
Pemerintah panik puluhan bank swasta dibangkrutkan (non bail out) , keadaan tersebut menyebabkan terjadinya krisis moneter yang berdampak terhadap sistemik terhadap perekonomian nasional.
Kejadian krisis moneter 1998 tidak boleh terulang lagi pemerintah harus mewaspadai secara ketat atas kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diprioritaskan dalam membangun penguatan perekonomian nasional.Referensi historis adalah pelajaran yang sangat berharga dalam rangka mengupayakan membangun penguatan fundamental ekonomi nasional.
Berdasarkan referensi historis tersebut dapat disimpulkan sebagai hipotitis bahwa rumor  wajib diwaspadai dalam dunia era digital yang berbasis pada tehnologi internet rumor dapat digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan (distroyer) perekonomian sebuah negara bahkan dapat digunakan sebagai sarana atau alat untuk menghancurkan perekonomian suatu negara dalam berbagai modus operandinya yang sangat sulit untuk dilihat secara kasat mata.
Menghadapi era digital yang berbasis tehnologi internet pemerintah sudah saatnya dalam setiap kebijakan nasionalnya terutama kebijakan dalam ekonomi untuk secara sungguh-sungguh memperhatian bahwa ekonomi Indonesia itu lebih rentan terhadap rumor. Bahwa krisis moneter tahun 1997 dapat digunakan sebagai bukti empirik bahwa rumor dapat digunakan sebagai pemicu terjadinya krisis moneter dalam kondisi dimana negara belum memiliki fundamental ekonomi yang kuat.
Penutup
Suksesi kepemimpinan nasional di Indonesia akan berlangsung pada tahun 2019.Suksesi kepemimpinan nasional dalam pesta demokrasi pemelihan umum harus dijaga dapat berlangsung secara konstitusional sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jangan sampai terjadi suksesi kepemimpinan nasional berlangsung diluar tatanan hukum disebabkan faktor politik seperti misalnya suksesi 1998 yang diawali dengan pengunduran diri Presiden Soeharto, kemudian diangkat Presiden transisi BJ Habibi.Â
Jika tahun 2019 keadaan ekonomi dunia terjadi krisis (krisis ekonomi global) dan situasi politik internal dalam negeri terjadi gangguan, maka potensi akan terjadinya krisis moneter yang berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional menjadi sesuatu yang tidak mustahil, maka pemerintah wajib menjaga keadaan stabilitas politik dalam negeri hal tersebut dalam kerangka menjaga keberlangsungan suksesi kepemimpinan nasional dalam bentuk pemilihan umum dapat berlangsung secara konstitusional dan dalam keadaan aman.
Dr Suhardi Somomoeljono,SH.,MH.
Praktisi Hukum dan Akademisi Doses Pascasarjana Universitas Matla'ul Anwar Banten
Pakar Desk Otonomi Khusus Tanah Papua Kemenkopolhukam RI
Narasumber Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Artikel Lainnya : OpiniHardi
