Rumor di Indonesia Dapat Memicu Terjadinya Krisis Moneter

Prolog

Selain disebabkan oleh tekanan dari faktor eksternal yaitu naiknya suku bunga acuan Bank Central Amerika Serikat, the federal reserve (1), dan juga faktor sentimen perang dagang Amerika Serikat dengan China (2), merosotnya nilai mata uang rupiah terhadap nilai dolar AS (3), faktor politik internal dalam negeri (4), dapat memicu terjadinya krisis moneter di Indonesia, lebih lagi jika dunia sedang dilanda krisis ekonomi (5).Faktor-faktor tersebut diatas harus menjadikan perhatian yang serius yang wajib dicermati secara terus menerus oleh pemerintah. 

Jika Indonesia tahun 1998 mengalami krisis moneter yang maha dasyat yang nyaris hampir membuat negara bangkrut  bahkan pada saat itu Negara seperti Uni Sovyet dan Negara Yugoslavia benar-benar bangkrut bahkan pecah menjadi beberapa negara nama-nama negara besar tersebut kini tinggal kenangan.

Indonesia masih beruntung Tuhan berkehendak lain, berkad para pelaku ekonomi kerakyatan secara nasional yang konsisten dengan polanya sendiri, sehingga tidak terpengaruh dengan para pelaku ekonomi konglomerasi yang didukung oleh negara/pemerintah. Para pelaku ekonomi konglomerasi dalam kenyataannya justru sama sekali nyaris tidak berbuat bagaimana membangun penguatan fundamental ekonomi nasional.

Jika di era sekarang (2018) Indonesia tidak secara siqnifikan membangun infrastruktur penguatan ekonomi kerakyatan, jika sewaktu-waktu terjadi badai krisis moneter yang berdampak sistemik siapa yang akan menyelamatkan perekonomian nasional Indonesia.

Secara hipotetis jika Indonesia mengalami krisis moneter yang berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional akan sangat sulit cara mengatasinya terkecuali ekonomi kerakyatan benar-benar kuat koperas-koperasi dan usaha kecil menengah di seluruh penjuru daerah solid. Jika yang terjadi sebaliknya yaitu lemahnya struktur perekonomian kerakyatan maka efek dari krisis moneter tersebut berpotensi dapat memicu pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ("NKRI").

Jika tahun 1998 ekonomi China belum menjadi ancaman bagi dunia, pada saat ini tahun 2018 sudah terjadi bahkan dalam waktu yang sangat singkat sudah terjadi sentimen perang dagang antara China dan Amerika Serikat.Bahkan kedua negara pengendali ekonomi dunia tersebut sedang menjalankan perang dagang diseluruh dunia.Indonesia harus kreatif cerdas dan tanggap menghadapi keadaan tersebut.

Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Jangan sampai terjadi huru hara politik dalam negeri yang dibungkus secara sempurna dengan mengatas namakan perjuangan demokrasi jika yang terjadi justru sebaliknya yaitu terganggunya stabilitas nasional yang secara siqnifikan dapat menghancurkan perekonomian nasional.

Krisis moneter 1997 sebagai bukti empiris

Tahun 1997 Indonesia di puji oleh komunitas internasional antara lain oleh Bank Dunia (World Bank) dikatakan Indonesia adalah macan ekonomi Asia, bahkan disimpulkan Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat.

Sinyalemen atau asumsi Bank Dunia tersebut ternyata salah buktinya tahun 1998  Indonesia mengalami krisis moneter yang nyaris membuat Indonesia bangkrut disebabkan krisis moneter tersebut berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.Akibat terjadinya krisis moneter di Indonesia 1998 Presiden Soeharto jatuh dari singgasananya selaku kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. 

Dalam pemahaman saya pemicu utama terjadinya krisis moneter 1998, selain lemahnya fundamental ekonomi nasional sebagai fariabel dominan, ditambah keadaan internal politik dalam negeri yang tidak stabil menyebabkan para pelaku usaha panik.

Dalam keadaan masyarakat panik tersebut Negara Singapura menghembuskan secara terus menerus bahwa di Indonesia akan terjadi devaluasi secara besar-besaran.

Tidak dapat dielakkan lagi dalam waktu yang sangat cepat seperti halnya deret ukur masyarakat panik dana yang tersimpan di bank ditarik secara besar-besaran akhirnya bank-bank bangkrut karena terjadinya rush tersebut.

Pemerintah panik puluhan bank swasta dibangkrutkan (non bail out) , keadaan tersebut menyebabkan terjadinya krisis moneter yang berdampak terhadap sistemik terhadap perekonomian nasional.

Kejadian krisis moneter 1998 tidak boleh terulang lagi pemerintah harus mewaspadai secara ketat atas kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diprioritaskan dalam membangun penguatan perekonomian nasional.Referensi historis adalah pelajaran yang sangat berharga dalam rangka mengupayakan membangun penguatan fundamental ekonomi nasional.

Berdasarkan referensi historis tersebut dapat disimpulkan sebagai hipotitis bahwa rumor  wajib diwaspadai dalam dunia era digital yang berbasis pada tehnologi internet rumor dapat digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan (distroyer) perekonomian sebuah negara bahkan dapat digunakan sebagai sarana atau alat untuk menghancurkan perekonomian suatu negara dalam berbagai modus operandinya yang sangat sulit untuk dilihat secara kasat mata.

Menghadapi era digital yang berbasis tehnologi internet pemerintah sudah saatnya dalam setiap kebijakan nasionalnya terutama kebijakan dalam ekonomi untuk secara sungguh-sungguh memperhatian bahwa ekonomi Indonesia itu lebih rentan terhadap rumor. Bahwa krisis moneter tahun 1997 dapat digunakan sebagai bukti empirik bahwa rumor dapat digunakan sebagai pemicu terjadinya krisis moneter dalam kondisi dimana negara belum memiliki fundamental ekonomi yang kuat.

Penutup

Suksesi kepemimpinan nasional di Indonesia akan berlangsung pada tahun 2019.Suksesi kepemimpinan nasional dalam pesta demokrasi pemelihan umum harus dijaga dapat berlangsung secara konstitusional sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jangan sampai terjadi suksesi kepemimpinan nasional berlangsung diluar tatanan hukum disebabkan faktor politik seperti misalnya suksesi 1998 yang diawali dengan pengunduran diri Presiden Soeharto, kemudian diangkat Presiden transisi BJ Habibi. 

Jika tahun 2019 keadaan ekonomi dunia terjadi krisis (krisis ekonomi global) dan situasi politik internal dalam negeri terjadi gangguan, maka potensi akan terjadinya krisis moneter yang berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional menjadi sesuatu yang tidak mustahil, maka pemerintah wajib menjaga keadaan stabilitas politik dalam negeri hal tersebut dalam kerangka menjaga keberlangsungan suksesi kepemimpinan nasional dalam bentuk pemilihan umum dapat berlangsung secara konstitusional dan dalam keadaan aman.

Dr Suhardi Somomoeljono,SH.,MH.

Praktisi Hukum dan Akademisi Doses Pascasarjana Universitas Matla'ul Anwar Banten

Pakar Desk Otonomi Khusus Tanah Papua Kemenkopolhukam RI

Narasumber Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Artikel Lainnya : OpiniHardi