Dr Suhardi Somomoeljono,SH.,MH.Praktisi Hukum dan Akademisi Dosen Pasca Sarjana Universitas Matla'ul Anwar BantenPakar Otonomi Khusus Desk Papua
PrologJika elemen kekuasaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah belum berhasil mengentaskan rakyat papua dari kemiskinan, sebaiknya rakyat
Dr Suhardi Somomoeljono,SH.,MH.Praktisi Hukum dan Akademisi Dosen Pascasarjana Universitas Matla'ul Anwar BantenPakar Desk Otonomi Khusus Tanah Papua
Dr Suhardi SomomoeljonoPraktisi Hukum dan Akademisi Dosen PascasarjanaUniversitas Matla'ul Anwar BantenPrologTuntutan Kemerdekaan yang sering digencar
PrologSeluruh Warga Binaan Pidana Terorisme ("WBP") sebagai Warga Negara Indonesia ("WNI") selaku subyek hukum memiliki hak secara hokum untuk melakuk
PrologPemerintah RI melalui Kemenkopolhukam telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Propinsi Papua dan Propinsi Papua barat t
PrologJika kita amati secara geografis wilayah Papua itu berbatasan langsung dengan negara-negara lain antara lain berbatasan dengan Australia,Filipin
PrologAnalisa Hukum terkait dengan tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Lembaga Pengelola Dana Bergu
PrologSudah 15 (lima belas) tahun yang lalu UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 diundangkan. pembentuk undang-undang dalam difinisinya telah merumuskan pen
PrologBanyaknya organisasi advokat pasca lahirnya UU Advokat Nomor 18 tahun 2003 banyak sekali menimbulkan permasalahan terkait dengan pengawasan advo
PrologPemerintah RI melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani pada medio agustus 2018 mulai mensinyalir merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika seri
Prolog Sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) salah satu persoalan yang paling dominan berpotensi menjadi permasalahan adalah perolehan suara yang
PrologSelain disebabkan oleh tekanan dari faktor eksternal yaitu naiknya suku bunga acuan Bank Central Amerika Serikat, the federal reserve (1), dan j
Dr Suhardi Somomoeljono,SH.,MH.Praktisi Hukum dan Akademisi Dosen Pascasarjana Universitas Matlha'ul Anwar BantenPrologKomite Stabilitas Sistem Keuang
Berita di media online hukumonline.com tertanggal 25 Juli 2018, telah mewartakan DPN PPKHI telah mengumumkan untuk melaksanakan ujian profesi advokat
Dr H Suhardi Somomoeljono SH MHAkademisi Ahli Hukum Pidana Universitas Matla'ul Anwar Banten, Praktisi Hukum di Jakarta, Tim Ahli BNPT, Pakar Desk Ots
Dr Suhardi SomomoeljonoPraktisi Hukum dan Akademisi Dosen Pascasarjana Universitas Matla'ul Anwar BantenNara Sumber Badan nasional Penanggulangan Tero
Dr.Suhardi Somomoeljono,SH.,MH.Praktisi Hukum dan Akademisi, Dosen Pascasarjana Universitas Matla'ul Anwar BantenNara Sumber Badan Nasional Penanggula
Dosen Pascasarjana Universitas Matla’ul Anwar Banten, Pakar Desk Otonomi Khusus Tanah Papua Kemenkopolhukam RIPendahuluanMenyimak adanya sinyalemen da
Hukum Positif yang berlaku bagi seluruh advokat di Indonesia adalah UU Advokat No.18.Tahun 2003.Bunyi paragraf ke v dari Pembukaan Kode Etik Advokat I
