Hukum Pilihan

Pelanggaran HAM di Papua, Antara Idea dan Realita

7 Juli 2018   08:57 Diperbarui: 10 Juli 2018   11:35 859 0 0
Pelanggaran HAM di Papua, Antara Idea dan Realita
suhardi-somomoeljono-5b443798ab12ae0b755443f4.jpg

Dr Suhardi Somomoeljono, SH., MH.

Dosen Pascasarjana Universitas Matla’ul Anwar Banten, Pakar Desk Otonomi Khusus Tanah Papua Kemenkopolhukam RI

Pendahuluan

Menyimak adanya sinyalemen dari laporan Amnesty Internasional (Harian Kompas, edisi 5 Juli 2018, Artikel Agenda HAM Jokowi untuk Papua), bahwa di Papua terjadi dugaan pelanggaran HAM. Menghadapi hal tersebut  apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia. Dalam laporan tersebut antara lain menyimpulkan antara periode 1910 sampai dengan 2018 Polisi dan Tentara dianggap bertanggungjawab atas kematian 95 warga sipil di Papua selama 8 tahun terakhir.

Disisi yang lain, tidak dapat dipungkiri Jokowi selama menjabat selaku Presiden dalam kancah satu periode (2014-2019), sudah tujuh kali ke Papua dalam menjalankan tugas kenegaraan/pemerintahan. Selama berada di Papua Jokowi tidak ditolak apalagi diusir dan diancam oleh orang-orang Papua bahkan diterima dengan senang hati. Bahkan Jokowi sang Presiden menjadi idola masyarakat Papua baik bagi penduduk asli Papua maupun bagi penduduk pendatang. Melihat sikap masyarakat Papua yang demikian dekat dan akrab dengan Presiden Jokowi secara umum dapat menggambarkan bahwa masyarakat Papua mengakui keberadaan Jokowi baik selaku Presiden maupun Kepala Pemerintahan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam suasana batin seperti itu, menimbulkan pertanyaan apakah benar masyarakat papua itu menginginkan merdeka memisahkan diri dari wilayah NKRI. Dari aspek yang lain apakah benar TNI/POLRI itu begitu kejamnya dengan warga masyarakat Papua sehingga melakukan pembunuhan yang keji tanpa mengenal perikemanusiaan (pelanggaran HAM).

Sikap Presiden Menyikapi Laporan Amnesty Internasional

Presiden Jokowi selaku Presiden RI, tidak perlu terpancing apalagi emosi dengan adanya laporan dari Amnesty Internasional tersebut. Tidak perlu juga misalnya tergesa-gesa dengan mengeluarkan kebijakan dalam penegakan hukum dengan mengeluarkan Keputusan Presiden membentuk tim pencari fakta atas dugaan pelanggaran HAM berat di Papua. Diupayakan jangan meniru kebijakan penegakan hukum di Timor Timur pada periode sebelumnya (periode Presiden Habibi) sehingga mengakibatkan lepasnya wilayah NKRI Timor Timor. Tidak menutup kemungkinan atas desakan Amnesty Internasional dan negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan negara-negara lainnya Jokowi selaku Presiden RI terdesak dan terpaksa sehingga karena beberapa faktor kemudian terpengaruh. Lebih-lebih pada saat ini Indonesia memiliki beban hutang luar negeri yang sangat besar, serta pertumbuhan ekonomi yang rendah, biasanya komunitas internasional (baca, misalnya Bank Dunia), akan menawarkan pinjaman yang sangat besar, seolah-olah menolong perekonomian nasional, jika demikian halnya sangat bagus, namun jika dibalik itu ada sarat-sarat politik, misalnya gelar pelanggaran HAM berat di Papua, hal tersebut harus diwaspadai secara bersungguh-sungguh.

Dalam pandangan saya Grand design atau pola-pola yang digunakan oleh Amnesty Internasional mirip dengan sebelum atau menjelang lepasnya Timor-Timor dari pangkuan NKRI dahulu. Jika kita simak secara seksama, menjelang lepasnya Timor Timor dari Indonesia menunjukkan adanya modus-modus yang hampir sama yang terjadi di Papua pada saat ini. Pada saat itu sebelum Timtim lepas dari pangkuan NKRI, dapat disaksikan begitu maraknya aksi-aksi demonstrasi, tuntutan kemerdekaan timtim, dan dukungan terhadap Fretelin dengan membawa foto Xanana Gusmao sebagai pimpinan nasional mereka, keberpihakan eksekutif (Gubernur Mario Vegas) dan keberpihakan tokoh agama seperti Uskup bello yang memiliki jaringan sampai Vatikan dan markas UN New York, melemahnya diplomasi RI di PBB untuk mempertahankan Timtim, termasuk hilangnya dukungan AS terhadap RI. Pada saat itu ditambah semakin menguatnya diplomasi Ramos Horta di luar negeri, walaupun kekuatan militer Fretelin di Timtim sudah melemah, disebabkan pimpinan mereka seperti Xanana Gusmao, Mauhudu, Mauhunu semuanya masuk ke kota Dili, dalam rangka penggalangan mobilisasi masa untuk menggerakkan demonstrasi mahasiswa dan pemuda tentu dengan cara-cara menyamar dan lain sebagainya, bertepatan saat itu kondisi ekonomi nasional sangat berat bahkan dengan hutang luar negeri yang demikian besar mengakibatkan Indonesia nyaris bangkrut puncaknya terjadi krisis moneter tahun 1998.

Seperti halnya keadaan Indonesia pada saat ini, harus kita akui kondisi ekonomi nasional saat ini sangat berat, mengingat satu diantaranya (variable dominan) besarnya hutang luar negeri. Sebenarnya mencoba membandingkan dengan kondisi Timtim sebelum lepas, kondisi di Papua saat ini hampir mirip tahapannya, menuju tahapan pelepasan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin sebagai ilustrasi, barang kali tepatnya tinggal menunggu “Trigger” saja di konstelasi politik kawasan berdasarkan kepentingan nasional masing-masing. Seandainya prediksi tersebut benar adanya, benar-benar terjadi Papua lepas dari wilayah NKRI, maka akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya terhadap keberadaan provinsi-provinsi lainnya. Propinsi-propinsi lainnya besar kemungkinan akan menuntut kemerdekaan juga, seperti Aceh, Riau, Sulawesi dan Kalimantan serta tidak menutup kemungkinan untuk provinsi-provinsi yang lain. Jika hal tersebut terjadi maka NKRI sebagai suatu negara akan tinggal kenangan. Saya yakin Presiden Jokowi beserta jajarannya tidak akan rela jika NKRI bubar, seperti halnya bubarnya Negara Uni Soviet, bubarnya Negara Yugoslavia, dan lain sebagainya.

Kedaulatan Hukum Negara

Menghadapi adanya kemungkinan desakan dari komunitas nasional/internasional, untuk menggelar peradilan HAM Papua, dengan memposisikan TNI/POLRI selaku Tersangka atas Kejahatan HAM di Papua, sebaiknya Presiden Jokowi wajib super hati-hati (prinsip kehati-hatian). Sebenarnya secara hukum, apakah di tanah Papua itu terjadi pelanggaran berat HAM atau tidak, segalanya tergantung dari hasil penegakan hukum, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia (kedaulatan hukum dalam suatu negara). Jika yang terjadi di tanah Papua, menurut hukum positif yang berlaku, bukan merupakan perkara pelanggaran HAM, kemudian dipaksakan digelar peradilan HAM, maka posisi Indonesia dalam hal seperti itu akan sangat lemah. Bayangkan, Jika Hakim yang mengadili disebabkan dari beberapa faktor, yang sulit terhindarkan, kemudian menghukum TNI/POLISI salah telah melakukan pelanggaran HAM. Siapa yang sanggup menjamin Indonesia tidak dijatuhi sanki embargo, dari beberapa aspek (ekonomi, senjata dan lain-lain) oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Dalam situasi seperti itu akan sangat mudah sekali masyarakat Papua terprovokasi meminta opsi referendum, dalam memperjuangkan kemerdekaannya, seperti halnya di Timor-Timor dahulu.    

Persoalan mendasar di Papua, adalah lemahnya komitmen atas politik kebijakan penegakan hukum, oleh aparat penegak hukum, baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga mengakibatkan terjadinya persoalan ketidakadilan di masyarakat. Keadaan seperti ini jika dibiarkan terus menerus, bertahun-tahun dapat mengakibatkan, masyarakat tidak percaya dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, sekaligus tidak percaya dengan hukum positif yang berlaku (distrust), pada akhirnya masyarakat akan mencari keadilan berdasarkan persepsinya masing-masing, tentunya  antara lain pilihan merdeka sebagai solusinya sulit terhindarkan.

Lebih-lebih dalam kenyataannya Organisasi Papua Merdeka aktual dan faktual telah diyakini ada, baik oleh masyarakat Indonesia maupun oleh dunia Internasional sebagai kelompok bersenjata. Meskipun demikian keberadaan OPM seakan-akan tidak tersentuh oleh hukum, keberadaannya selama ini nyaris tidak tersentuh oleh penegakan hukum (law enforcement) . Sesungguhnya faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya, belum banyak diketauhi secara pasti, apakah terkait dengan faktor politik, maupun faktor-faktor terkait lainnya. Disisi yang lain, OPM dalam perspektif hukum pidana, sudah dapat dikwalifikasi sebagai kelompok “Separatis” , dari aspek teorisasi hukum pidana perbuatan pelaku (actus reus) dan dari aspek sikap batin (mens rea) dapat digolongkan sebagai perbuatan makar bersenjata sehingga seharusnya, aparat penegak hukum tidak perlu perintah dari Presiden, sudah dapat mengambil tindakan penegakannya tergantung dari spektrum permasalahannya.

Jika kita merujuk kepada hukum positif yang berlaku, secara normatif berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia selain berperang tugas TNI juga melakukan pemberantasan terhadap separatisme. Dengan demikian membawa konsekuensi, TNI secara hukum dapat melakukan tindakan penegakan dalam memberantas kelompok separatis. Sudah barang tentu, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan, keadaan situasi dan kondisi, misalnya pihak kepolisian selaku penyidik, tidak dapat menjalankan tugasnya mengingat wilayah hukumnya telah dikuasai oleh kelompok separatis sehingga tidak memungkinkan penyidikan dilakukan.

Study Komparasi, sebagai suatu perbandingan bahkan kelompok separatis, dapat dikategorikan sebagai kelompok atau organisasi teroris dan aksinya sebagai aksi terorisme, mungkin sekali hal tersebut dipengaruhi oleh Inggris (UK) yang berusaha memberantas IRA yang menuntut kemerdekaan Irlandia Utara dari Inggris. Tentu saja aksi-aksi yang dilakukan oleh IRA modus operandinya dikategorisasikan sebagai aksi terorisme.

Dalam proses penegakan hukum (law enforcement)  pilihan-pilihan hukum (choice of law) , penyidik kepolisian bisa saja menjerat para pelaku kriminal bersenjata dengan menggunakan UU Senjata Api dapat juga menggunakan UU Terorisme, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan sumber-sumber hukum terkait lainnya. Jadi sama sekali tidak beralasan jika lemahnya penegakan hukum karena tidak tersedianya UU yang memadai (lemahnya substansi hukum). Lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan aparat penegak hukum tidak berani menggunakan hak-hak diskresioner secara independen.

Apa salahnya misalnya, jika Kapolri dan/atau Kapolda khusus untuk wilayah Papua melakukan tindakan hukum, berupa maklumat pelucutan senjata yang dimiliki oleh sipil secara menyeluruh dan spesifik. Dalam spektrum penegakan hukum dalam bentuk apapun, tidak perlu melibatkan Presiden, terkecuali Negara dalam keadaan tidak normal (darurat). Pelibatan Presiden dalam proses penegakan hukum berpotensi, menimbulkan dampak politik, yang dapat mengakibatkan tidak independennya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Sudah saatnya, Presiden RI sebagai Kepala negara sekaligus selaku Kepala Pemerintahan, tidak perlu intervensi baik langsung/tidak langsung, terhadap seluruh proses penegakan hukum baik pada ranah keperdataan/kepidanaan.

Seandainya dalam kenyataannya, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian (Kapolri) tidak sanggup mengemban amanah, sebagai penegak hukum, Presiden wajib segera mengganti, dengan alasan tidak cakap, dan berpotensi merugikan kepentingan Presiden, dalam menjalankan kekuasaannya, baik selaku Kepala Negara / Kepala Pemerintahan. Sekalipun Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Konstitusi RI jika dipandang tidak cakap Presiden dan Ketua DPR RI dapat melakukan penggantian berdasarkan pertimbangan asas kemanfaatan bukan hanya alasan karena melakukan tindak pidana korupsi. Tentu, akan lebih baik dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, tanpa melalui penggantian karena pemecatan, ditradisikan atau dibiasakan untuk mengundurkan diri, secara arif dan bijaksana, dengan menyadari bahwa dirinya disebabkan oleh beberapa faktor, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penegakan hukum.   

Dari perspektif hukum, Papua adalah wilayah NKRI, berdasarkan hukum internasional, telah memiliki landasan, yang tidak perlu diperdebatkan, dan tidak ada alasan secara hukum, untuk meminta merdeka. Papua dan provinsi-provinsi lainnya adalah satu kesatuan wilayah negara yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Papua pada saat ini dianggap keadilan masih langka dan kemiskinan masih menghantui sebagai momok yang menakutkan, sementara sumber daya alam melimpah ruah, adalah semata-mata kesalahan pengambilan kebijakan oleh penguasa, bukan salahnya Papua sebagai bagian dari wilayah NKRI.

Laporan Amnesty Internasional, yang seolah-olah menganggap TNI/POLRI bersalah, harus diambil hikmahnya, sebagai bentuk introspeksi diri, untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan penegakan hukum di Papua. Presiden jangan sampai terpengaruh oleh komunitas internasional, dalam melaksanakan kedaulatan hukum di negara sendiri. Penegakan hukum, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di papua, adalah bentuk kedaulatan hukum, bagi suatu negara yang bebas, dan merdeka. Jika Amnesty Internasional, menduga terdapat pelanggaran HAM di papua, Indonesia sebagai negara hukum, memiliki standarisasi hukum tersendiri, tidak harus tunduk dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh kelompok komunitas Internasional, katakanlah misalnya tekanan dari Amnesty Internasional.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2