Kenapa Amien Rais terlibat di sisi Orde Baru? Bukan kali ini saja Amien Rais ada di dua kaki, bahkan ketika peristiwa "impeachment" Gusdur pun kita tidak bisa menebak kaki Amien ada dimana. Kemarin menjatuhkan Soeharto, hari ini ada di kubu Soeharto dan kroninya.Â
Amien inilah contoh produk politikus murni. Amien sangat cair. No hard feeling.
So, Amien Rais hanyalah penabuh genderang. Beliau adalah ahli wicara, fungsinya adalah membuat suasana "hot". Karena rakyat hanya bisa bergerak jika suasana panas.
Kita melihat fakta sejak 2014 ke 2019, Indonesia terus hangat, padahal Pilpres 2014 telah berlalu. Disini fungsi Jonru sangat dibutuhkan karena sosial media adalah tempat yang asyik untuk berhangat-hangatan. Orde Baru dan kroninya selalu dibuat tidak nyaman oleh Jokowi, sehingga sekam yang sudah hangat harus tetap menghangat.
Mendekati 2019, suasana hangat harus lebih memanas dan Ahok adalah "minyak" yang baik.
Kasus Ahok ternyata gagal untuk sekedar mengusir Jokowi dari kursi Presiden. Disini kubu oposisi sadar bahwa rakyat yang mendukung Jokowi sangat banyak, dan Jokowi berhasil menggalang persatuan antar TNI dan Polri, disini posisi Jokowi sangat kuat sehingga kubu Prabowo and the gank harus memikirkan rencana lain.
Ya, rencana selanjutnya adalah mengambil alih kekuasaan lewat proses legal, yaitu Pilpres 2019. Jadi, hal yang hanya dan harus dilakukan oposisi adalah mengulang-ngulang isu lama: Anti-Islam dan Pro Komunis.
Isu ekonomi dibawa Sandiaga Uno secara baik, karena hanya Sandi lah yang bisa menandingi Jokowi di soal ini. Tapi strategi eksekusi Sandi kurang cantik, terlalu banyak membawa tokoh anonim (bu Nurjannah, Bu Ike dll) hanya membawa Sandi ke kubangan bully ala netizen. Padahal secara teori, Sandi jempolan.
Pun secara metematis lembaga survei selalu memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf di angka 52%-56%. Ini berbahaya bagi kubu Orde Baru, Orde Lama bisa berkuasa kembali, entah apa yang akan "dihantam" Jokowi nanti jika terpilih lagi.
Sehingga pilihan selanjutnya adalah mencontoh Pilpres Kenya dan Venezuela. Yaitu, delegitimasi hasil pemilu. Kita lihat sejak 1-2 tahun sebelum Pilpres 2019, lembaga Pemilu (KPU) dituduh tidak netral, berbagai hoaks kecurangan di citrakan dengan masif.
Tak heran jika muncul hoaks e-KTP tercecer, hoaks 7 kontainer surat suara, warga China boleh memilih dan terakhir indikasi kecurangan di Malaysia yang belum terbukti.
