Menjadi Warga (Media Sosial) Negara yang Bijak

Meski dibawah kepemimpinan presiden Jokowi saya berpandangan gaya komunikasi sudah mulai dirubah, dengan semakin luwesnya pemerintah untuk memanfaatkan media sosial dalam penyampaian informasi. 

Masih banyak PR yang harus dibenahi, termasuk koordinasi dalam penyampaiannya, sehingga satu pembantu dan pembantu yg lain memberikan informasi yang sama, searah dan tidak saling bertentangan yang menyebabkan kebingungan di masyarakat. 

Pemerintah harus meminimalisir tersebarnya informasi salah, karena jika sudah terlanjur tersebar, sangat sulit bahkan oleh pemerintah sendiri untuk mengontrol. Begitu sulitnya, hingga sebuah upaya pembatasan atau pemblokiran oleh pemerintah bisa berakibat pada tuntutan atas pelanggaran Hak Asasi, yaitu hak atas mendapatkan informasi. 

Lebih dari itu, kita sebagai warga negara pengguna media sosial juga harus bisa bertanggung jawab atas penggunaan media sosial kita. Diri sendirilah yang bisa menjadi filter dan penyunting terbaik atas setiap informasi yang kita terima, mana yg harus berhenti dan kita buang, mana yang bisa diteruskan ke orang lain.

 Peran aktif masyarakat sangat diperlukan bahkan juga jadi faktor penentu keberhasilan komunikasi pemerintah-masyarakat. Ibarat siaran televisi, saat kita ingin menonton siaran dengan jernih dari frekuensi tertentu, maka ada peran kita untuk menyesuaikan penerima sinyal di tv kita berada pada frekuensi yang sama. 

Tanpa peran kita, seberapa banyak atau seberapa dekat pun tower pemancar sinyal didirikan tidak akan ada artinya.

Selamat melanjutkan pelayanan kepada presiden Jokowi beserta jajarannya 4 tahun tersisa, dan selamat menjadi warga negara pengguna media sosial yang bijak bagi kita semua.