Mohon tunggu...
Resi Aji Mada
Resi Aji Mada Mohon Tunggu... Lainnya - Tulisan pribadi

Pernah menjalani pendidikan bidang studi Administrasi Negara di perguruan tinggi negeri di kota Surakarta. Pemerhati isu-isu sosial, politik, dan pemerintahan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menjadi Warga (Media Sosial) Negara yang Bijak

23 Oktober 2020   13:02 Diperbarui: 23 Oktober 2020   13:07 218
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Masa kepemimpinan presiden Jokowi pada periode yang ke 2 ini sudah genap setahun berjalan. Berbagai tantangan harus dihadapi negara ini, termasuk dua dari sekian isu yang paling menjadi perhatian masyarakat: wabah virus corona yang mengguncang dunia dan kebijakan terkait disahkannya undang-undang omnibus law cipta karya. 

Masyarakat terutama pengguna media sosial terkesan terpecah menjadi beberapa kelompok terkait dengan pandangan mereka terhadap isu-isu ini, setidaknya itu yang bisa dilihat secara kasat mata melalui kolom komentar media sosial.

 Media sosial tidak bisa diragukan lagi saat ini telah memiliki peran besar dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Tingkat penyebaran yang masif dalam waktu yang singkat, dapat diakses secara gratis melalui platform yang sangat mudah untuk dibawa kemana-mana menjadi alasan kenapa peran media sosial menjadi begitu penting. 

Permasalahannya, informasi yang dikirim melalui media sosial menjadi sangat mentah karena hampir tidak ada mekanisme penyaringan dan penyuntingan apalagi pembuktian kebenaran atas informasi yang disebar. 

Belum lagi masih ada persepsi yang kurang tepat dari sebagian masyarakat terkait informasi yang mereka terima melalui media sosial mereka, yang menganggap setiap informasi adalah kebenaran. 

Tidak setiap pengguna media sosial juga bisa membedakan sebuah informasi apakah sebuah fakta atau sebuah opini. Apalagi terkadang saya menemukan penulis di media sosial yang (menurut saya) sengaja untuk menyamarkan sebuah opini (pribadi maupun kelompok) terlihat seperti fakta berita, tentunya dengan tujuan menarik simpati pembaca yang lain untuk mengikuti alur pemikiran penulis yang bersangkutan.

 Karena pengaruh informasi media sosial yang sangat besar, begitu juga efek yang ditimbulkan pada akhirnya juga sangat besar. Propaganda tak berdasar sering kali tersebar dengan cepat, menarik banyak simpati yang bahkan bisa sampai menimbulkan tindakan-tindakan yang bersifat pelanggaran hukum. Tidak hanya satu dua kasus pelanggaran hukum yang bisa kita temukan berawal dari sebuah informasi palsu pihak-pihak tak bertanggung jawab. 

Dalam pengaruh yang lebih luas lagi terutama berkaitan dengan pemerintahan, saya pribadi berpandangan informasi yang seharusnya disampaikan melalui satu jalur resmi pemerintah (yang sering kali dihambat oleh etika dan prosedural) kadang kala menjadi tenggelam oleh cepat dan masifnya bocoran informasi yang sama tersebar lebih dahulu di masyarakat melalui media sosial. 

Ini yang jadi masalah saat bocoran informasi itu tidak lengkap atau tidak tepat, bisa membuat respon masyarakat yang keliru karena persepsi masyarakat yg sudah lebih dulu keliru. Pada akhirnya menimbulkan kegaduhan yang menuntut pemerintah harus meluruskan dan membuat klarifikasi (dan dianggap terlambat memberikan informasi). 

Apakah saya sedang membela pemerintah atas lambatnya komunikasi kepada masyarakat? Pada kenyataanya kita harus sadar dan mengakui bahwa ada informasi-informasi tertentu yang seharusnya memang kita biarkan dan tunggu dari pihak resmi yang bertanggung jawab atau punya kewenangan untuk menyampaikannya, sehingga informasi yang kita terima bisa dipertanggungjawabkan. 

Bisa memberikan informasi lebih dini tidak selalu lebih baik. Meski begitu pemerintah memang seharusnya mulai merubah prosedur dan gaya komunikasi untuk terus mengikuti cepatnya perkembangan media sosial, sehingga pihak-pihak lain tidak sempat untuk terlebih dahulu menyebar bocoran informasi, apalagi yang bersifat spekulatif. 

Meski dibawah kepemimpinan presiden Jokowi saya berpandangan gaya komunikasi sudah mulai dirubah, dengan semakin luwesnya pemerintah untuk memanfaatkan media sosial dalam penyampaian informasi. 

Masih banyak PR yang harus dibenahi, termasuk koordinasi dalam penyampaiannya, sehingga satu pembantu dan pembantu yg lain memberikan informasi yang sama, searah dan tidak saling bertentangan yang menyebabkan kebingungan di masyarakat. 

Pemerintah harus meminimalisir tersebarnya informasi salah, karena jika sudah terlanjur tersebar, sangat sulit bahkan oleh pemerintah sendiri untuk mengontrol. Begitu sulitnya, hingga sebuah upaya pembatasan atau pemblokiran oleh pemerintah bisa berakibat pada tuntutan atas pelanggaran Hak Asasi, yaitu hak atas mendapatkan informasi. 

Lebih dari itu, kita sebagai warga negara pengguna media sosial juga harus bisa bertanggung jawab atas penggunaan media sosial kita. Diri sendirilah yang bisa menjadi filter dan penyunting terbaik atas setiap informasi yang kita terima, mana yg harus berhenti dan kita buang, mana yang bisa diteruskan ke orang lain.

 Peran aktif masyarakat sangat diperlukan bahkan juga jadi faktor penentu keberhasilan komunikasi pemerintah-masyarakat. Ibarat siaran televisi, saat kita ingin menonton siaran dengan jernih dari frekuensi tertentu, maka ada peran kita untuk menyesuaikan penerima sinyal di tv kita berada pada frekuensi yang sama. 

Tanpa peran kita, seberapa banyak atau seberapa dekat pun tower pemancar sinyal didirikan tidak akan ada artinya.

Selamat melanjutkan pelayanan kepada presiden Jokowi beserta jajarannya 4 tahun tersisa, dan selamat menjadi warga negara pengguna media sosial yang bijak bagi kita semua. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun