Jangan lengah! Kawal dan pahami berbagai pelanggaran hukum dan HAM pada tragedi ojol terlindas mobil brimob

Reformasi akar adalah kunci!

Dari tragedi tersebut, jelas terlihat bahwa problematika utama bukan hanya terletak pada peristiwa kerusuhan itu sendiri, melainkan pada akar permasalahan yang lebih dalam. Kelengahan aparat dalam menjalankan prosedur hukum dan pengendalian massa telah membuka celah bagi provokator serta penyusup untuk memperbesar skala kerusuhan. Situasi ini berbahaya, terlebih dengan adanya kabar terbaru per 30 Agustus 2025 bahwa masyarakat mulai terprovokasi untuk menyerang markas Brimob di Jakarta. Jika hal itu benar terjadi dan senjata berhasil dijarah, maka keselamatan bangsa akan berada dalam ancaman serius : bentrokan aparat dengan kelompok massa akan menimbulkan korban besar, baik dari rakyat maupun aparat, dan membuka peluang terjadinya darurat militer yang justru berisiko merusak tatanan demokrasi.

Dalam konteks ini, peran anggota dewan pun patut dievaluasi. Mereka seharusnya menunjukkan empati, kemampuan komunikatif, serta kinerja yang nyata. Sudah waktunya sistem Key Performance Indicator (KPI) diterapkan bagi wakil rakyat, agar penilaian kinerja tidak hanya bersifat formalitas. Namun, pembenahan dewan tidak bisa dilepaskan dari akarnya, yaitu partai politik. Reformasi partai menjadi kunci, agar kaderisasi berjalan berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan karena kekayaan, popularitas, atau sekadar kepentingan politik sesaat.

Demikian pula dengan institusi Polri. Reformasi harus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar perubahan aturan. Salah satu langkah penting adalah menaikkan standar pendidikan calon anggota Polri, misalnya dari sebelumnya lulusan SMA menjadi minimal sarjana hukum. Dengan demikian, setiap aparat memiliki bekal pengetahuan hukum yang memadai, kompetensi yang profesional, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Dengan kata lain, solusi nyata bukan sekadar memperbaiki regulasi, melainkan melakukan reformasi akar, yaitu membenahi manusia di balik institusi politik dan hukum. Tanpa itu, perubahan hanya akan menjadi formalitas di atas kertas, sementara masalah yang sama akan terus berulang.