Rakyat Yang Sadar Lebih Berbahaya Dari BOM Nagasaki-Hiroshima

Tulisan ini bersifat untuk melawan orang-orang seperti Nusron (Mentri Agraria), Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia), Uya Kuya, Luhut, Geng Solo, Mulan Jameela, Nafa urbah dan sejenisnya.

Mereka yang mengatakan negara berhak atas semua tanah di dalam territorial Negara Indonesia. Mereka juga dengan mudahnya mengatakan "tidak Nasionalis" atau "silakan angkat kaki dari Negara ini" bila tidak mau mematuhi kebijakan pemerintah. Sungguh argumen payah para politisi dalam menghadapi keresahan rakyat, Kami rakyat Indonesia ingin mengatakan: Silakan kalian turun dari kursi jabatan bila sudah tidak kuat lagi bekerja di bawah tekanan rakyat! Kedudukan rakyat lebih tinggi dari wakil rakyat, karena wakil rakyat ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya!

Mana yang lebih dulu lahir? Masyarakat jawa, masyarakat papua atau negara indonesia? Ya, jawabannya adalah masyarakat yang lebih dahulu ada ketimbang Negara. Mana yang lebih penting antara masyarakat dan Negara? Masyarakat, karena fungsinya pemerintahan dan Negara adalah untuk melayani masyarakat. Gaji pemerintah ada di tangan rakyat.

Masyarakat adalah sekumpulan individu atau kelompok yang hidup bersama dalam suatu wilayah, terikat oleh nilai-nilai, norma, hukum, dan hubungan sosial (Max Weber). Masyarakat menciptakan budaya, adaptasi yang dihasilkan oleh akal budi manusia, baik bersifat material (benda, arsitektur, pakaian) maupun non-material (pemikiran, norma, bahasa), Koentjaraningrat (antropolog Indonesia).

Jadi masyarakat yang  berbudaya dulunya berarti ladang yang telah dibajak dan ditanami, dan bukan hutan yang belum tersentuh dan tanah yang belum diolah. Disini telah bertahan/berjalan roda kehidupan yang telah diciptakan, dibangun, diasimilasi, dan dicapai oleh manusia sepanjang perjalanan sejarahnya. Kebudayaan tumbuh dari perjuangan manusia dengan alam untuk eksistensinya, untuk memperbaiki kondisi kehidupan, untuk meningkatkan kekuatannya, untuk berevolusi.

Untuk Apa Kita Bernegara

Bila dilihat dari sejarah terbentuknya Negara-Bangsa (Nation State). Dahulu sebelum ada konsep nation state, Eropa didominasi oleh kerajaan feodal, kekaisaran multi-etnis, dan negara kota. Identitas masyarakat lebih mengacu pada raja, agama, atau daerah, bukan pada "bangsa" seperti yang kita kenal sekarang. Lalu seringlah mereka berperang dan berperang untuk saling merebut daerah kekuasaan. Saat itu setiap penguasa seperti memakai hukum rimba, yang kuat menguasai yang lemah. Kekuasaan terus bergejolak dan bergeser untuk menunjukkan hegemoni kekuatan pada masing-masing kelompok.

Lelah dengan perang yang tak berkesudahan, lalu munculnya konsep nation-state (Bangsa-Negara), yang menekankan kedaulatan teritorial dan non-intervensi. Dari situ, identitas "bangsa" mulai dibentuk, dipromosikan lalu di adopsi oleh daerah-daerah lain lalu terciptalah konsep nasionalisme di abad ke-18 dan 19, melalui kongres yang dinamakan: Perdamaian Westphalia 1648.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. bahwa Nabi Muhammad --sallallahu alaihi wasallam-- bersabda: "Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya." (HR Muttafaqun 'Alayh dll.)

Dari penjelasan diatas kita dapat benang merahnya yaitu: otoritas kekuasaan tertinggi (Pemimpin) atau Negara, pada dasarnya berfungsi sebagai pelindung (perisai/tembok) yang melindungi rakyatnya dari segala ancaman, penindasan, dan untuk memberikan rasa aman kepada rakyatnya. 

Dari Pemimpin atau Negara, menciptakan kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, menjaga keadilan, dan memastikan kehidupan bersama berlangsung aman, tertib, serta bermartabat.

Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan Bangsamu sendiri

Sudah sangat terasa bahwasanya arogansi pejabat publik yang bercokol di kursi terhormat terjadi secara sistematik, ia ada diatas karena memenangankan pemilihan suara rakyatnya. Puluhan hingga miliiaran rupiah ia gelontorkan demi menjadi pejabat rakyat untuk bertahta di ajang 5 tahunan tersebut.

Pemenang yang telah mengelontorkan modal besar itu mau tak mau harus mencari uang untuk menutupi modal yang telah ia keluarkan saat kampanye lalu. Dengan modal yang besar itu pula ia merasa telah menjadi 'Bos' atas rakyatnya sendiri, karena suara rakyat diperoleh dengan membeli. Demokrasi ala-ala seperti ini hanya menghasilkan para wakil rakyat yang pintar memoles pencitraan diri, menipu untuk mendaur suara rakyat.

Jangan harap ada pejabat yang berkompeten membela rakyat bila ia menempuh jalan curang untuk mendapatkannya. Antara yang hak dan batil telah jelas garis pembedanya, seperti air dan minyak walaupun berusaha untuk mencampur-adukannya toh pada akhirnya ia akan terpisah dengan sendirinya.

Bila seharusnya Pemimpin, menciptakan kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi seluruh warga negara, menegakkan keadilan, serta menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa. Namun karena ia serigala berbulu domba maka yang terjadi adalah sebaliknya. Memajukan kesejahteraan kelompoknya, melindungi seluruh kelompoknya, tidak dapat adil, serta tak dapat menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa.

Kita abaikan arti dan persepsi Bung Karno mengatakan hal tersebut. Namun satu hal yang pasti berbagai kebijakan yang di buat pemerintah sudah mencederai amanat rakyat seperti korupsi untuk memperkaya diri dan golongan, pungutan pajak yang semakin ugal-ugalan, ketidak mampuan pemerintah memberi lapangan kerja, dan lain sebagainya. Rakyat sering kali di buat marah dengan berbagai kesenjangan kehidupan antara rakyat dan wakil rakyat. Antara pembayar pajak dengan pengepul pajak.

Nasionalisme Abal-abal

Masih ingatkah kalian tentang 57 pegawai lama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang tidak lolos dalam seleksi kebngsaan? Atas campur tangan pemerintah, KPK yang awalnya bersifat independen berubah menjadi lembaga pemerintah yang pegawainya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aromanya sudah sangat menyengat bahwasanya test kebangsaan hanyalah alat untuk melemahkan KPK. Kebangsaat atau Nasionalisme menjadi alat yang digunakan oleh rezim untuk melegitimasi kekuasaannya.

Topeng-topeng selalu dipakai para pengkhianat untuk menipu. Topeng itu bergambar nasionalisme, Pancasila, dan merah-putih, simbol-simbol kebangsaan yang seharusnya suci namun mereka jadikan alat untuk melegitimasi diri sebagai pemilik rezim. Mereka bersuara lantang tentang persatuan, namun langkah mereka justru memecah belah. Mereka mengaku membela rakyat, tapi kebijakan yang lahir lebih sering berpihak pada segelintir elite.

Jangan coba-coba mengkritik kebangsaan di depan penjahat berkedok Nasionalis, ia bagai satpam komplek di perumahan elite yang patuh terhadap SOP apapun yang terjadi. Demi kenyamanan dan keamanan penghuni dalamnya, tak peduli isi nya adalah koruptor, predator atau maling kolor.

Atau seperti anjing penggalak yang menggong-gong, ia setia dan patuh kepada majikannya tanpa pandang bulu untuk mencurigai siapapun orang asing yang mencoba datang.

Julian Lazuardi 20-9-25