Dari lima strategi diatas dapat disimpulkan beberapa hal ini:
- Pemerintah perlu memperjelas sistem pencairan dana desa dengan standar transparansi yang mudah terkontrol dan terfokus.
- Pengajuan budget anggaran dana desa harus disertai dengan data kebutuhan masyarakat desa yang sudah dikaji bersama pihak peneliti dan akademisi lainnya.
- Ruang kritik, komentar, dan kontrol sosial perlu dibuka melalui akses informasi yang lebih luas sampai ke masyarakat desa (website desa).
- Skala prioritas pembangunan desa perlu dikaji bersama dengan semua pihak; bukan soalnya banyaknya program tetapi prioritas atau keutamaan dan urgensitas sesuai kebutuhan riil yang mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- Pemerintah perlu membuka hubungan baru dengan otoritas agama untuk melengkapi dimensi tata batin dan pertanggungjawaban moral penggunaan keuangan desa.
Demikian beberapa gagasan terkait 5 strategi terkait pengelolaan dana desa dan upaya-upaya praktis yang bisa dilakukan untuk menekan lubang hitam korupsi dana desa di pelosok tanah air ini.Â
Meskipun demikian, ulasan ini tentu tetap merupakan alternatif solusi yang coba dikaji berdasarkan pengalaman pernah hidup dalam konteks pengelolaan keuangan dalam satu organisasi dan pengalaman-pengalaman lainnya yang terkait.Â
Tidak ada kemajuan dan perubahan yang bisa terjadi tanpa ada keberanian untuk mengambil langkah baru yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Salam berbagi, ino, 17.09.2021