Selain itu, diharapkan dapat menghindari trik korupsi membuat nota belanja pada akhir tahun anggaran yang dibuat-buat supaya semuanya bisa dipertanggungjawabkan.
Sistem budget itu perlu juga didukung dengan format online yang bisa diakses dari pusat.Â
Karena itu, kepala desa tidak hanya mengajukan budget, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan usulan budget untuk tahun anggaran baru dengan maksud untuk mengetahui skala prioritasnya.
3. Perlu adanya website desa yang dilengkapi dengan kolom penilaian dan laporan masyarakat terkait dana desa
Website ini bisa diakses oleh masyarakat desa untuk mengetahui informasi tentang desa dan segala informasi yang berkaitan dengan masyarakat desa.Â
Bahkan paling penting terkait tema cegah korupsi aparat desa adalah kolom laporan terkait dengan kejanggalan-kejanggalan di desa.
Sebagai contohnya, misalnya masyarakat desa tahu bahwa kepala desa pernah membuat stempel sendiri dengan nama toko tertentu di sekitarnya, lalu membuat rekayasa nota belanja dengan harga-harga barang yang tidak sesuai untuk menghabiskan dana desa.Â
Nota yang dilengkapi dengan stempel itu perlu dilaporkan secara online sehingga memudahkan tim pemeriksa dana desa untuk mencari tahu ke tempat belanja sesuai dengan bukti laporan.Â
Dalam hal ini, pemeriksaan dana desa tidak hanya pemeriksaan secara online, tetapi juga secara langsung ke tempat-tempat pembelian barang-barang sesuai dengan laporan yang sudah ada.Â
4. Merumuskan rencana pembangunan desa berdasarkan skala prioritas desa
