Kalau memperhatikan tiga strategi di atas, terasa sekali rumit dan berbelit. Tentu benar, tetapi itulah sistem yang mendukung pemakaian keuangan secara bertanggung jawab.Â
Meskipun demikian, sebenarnya tidak begitu rumit jika dana desa benar-benar dialokasikan hanya untuk satu atau dua item pembangunan yang paling dibutuhkan di masyarakat setempat.
Contoh, jika hasil musyawarah dengan seluruh masyarakat desa telah memperoleh kata sepakat bahwa anggaran dana desa tahun 2022 fokus untuk pembangunan jalan desa beraspal sampai ke kampung-kampung. Maka, fokus perhatian dana desa hanya tertuju kepada pembangunan jalan beraspal.
Hal yang lebih memudahkan lagi adalah perlu adanya larangan bagi kepala desa untuk terlibat langsung sebagai tender proyek desa. Proyek pembangunan jalan desa bisa bekerja sama dengan Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten.
Ini hanya salah satu contoh jika mau dana desa benar-benar menjadi efektif dan punya dampak yang konkret dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
Bisa jadi orang perlu belajar dengan logika seperti ini, bukan soal banyaknya program pembangunan desa untuk menghabiskan dana desa, tetapi kualitas pembangunan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
Hal yang perlu dihindari adalah gagasan tentang skala prioritas desa. Skala prioritas pembangunan desa itu bukan menurut kehendaknya kepala desa, tetapi berdasarkan kajian yang perlu melibatkan pihak lain seperti peneliti dari universitas.Â
Memang masyarakat desa perlu menyampaikan pikiran-pikiran mereka, tetapi kemudian harus diuji dengan data yang merupakan hasil survei pihak lain atau pihak akademisi.
5. Pendidikan budi pekerti aparat desa
Dimensi budi pekerti terlihat sedikit menyimpang dari tema tentang dana desa, namun jangan cepat-cepat menyepelekan tema budi pekerti itu.Â
Ada satu hal yang sering saya amati dalam konteks setiap pelantikan para pejabat, di sana ada saja tokoh-tokoh agama yang dilibatkan entah itu imam masjid, ustad, pendeta, pastor dan tokoh agama lainnya.
