Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik suap dalam proses pengesahan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, praktik "ketok palu" yang disebut-sebut bernilai antara 17 hingga 20 persen dari total proyek kementerian dan lembaga, telah berlangsung bertahun-tahun dan merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
"Ini kebocoran di tingkat hulu, belum termasuk penyimpangan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN, tambang dan kebun ilegal, serta aktivitas ekspor-impor yang melanggar hukum," ujar Yusri di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).
Ia menilai praktik tersebut sudah lama diketahui masyarakat, namun kerap dibiarkan karena adanya perlindungan dari oknum aparat maupun pihak berpengaruh.
"Masalah ini kini menjadi beban berat Presiden Prabowo Subianto untuk memberantasnya," kata Yusri.
Yusri juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam menetapkan Moch Reza Chalid sebagai tersangka sekaligus buron kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk BBM periode 2018--2023, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp285 triliun.
"Keputusan itu menunjukkan keberanian Presiden," ucapnya.
Selain itu, ia menyinggung kasus-kasus besar lainnya yang sedang diusut aparat, mulai dari penertiban kebun sawit di kawasan hutan, tambang ilegal, dugaan korupsi pengadaan laptop, hingga proyek-proyek bernilai besar lainnya yang merugikan negara.
Menurut Yusri, kemarahan publik terhadap pemerintah makin memuncak pasca tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, bersama sembilan korban lainnya dalam aksi unjuk rasa yang dibubarkan secara represif.
"Perlakuan aparat terhadap rakyat kerap berbeda dibandingkan dengan pengusaha besar. Itu fakta yang memicu kemarahan," tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya perusakan fasilitas umum dan penjarahan yang dilakukan "penumpang gelap" dalam demonstrasi. Namun, ia menilai hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab negara.
"Jangan sampai gerakan mahasiswa yang murni menuntut keadilan malah distigma anarkis," ujarnya.
CERI menegaskan perlunya reformasi sistem anggaran di DPR. Yusri menyoroti pernyataan mantan anggota DPR RI, Ridwan Hisjam, dalam program Kompas TV yang secara terbuka membahas praktik suap ketok palu.
Dalam tayangan itu, Ridwan mendesak Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, untuk membersihkan anggotanya dari praktik suap.
"Ini bukti persoalan tersebut sudah lama terjadi. Bahkan publik masih ingat video Said Abdullah naik jet pribadi sambil merokok cerutu tanpa ada yang berani memprotes," tambah Yusri.
Ia menyebut dana hasil pungutan ilegal di Banggar dikenal dengan istilah "gentong babi", yang nilainya diduga mencapai ratusan triliun rupiah dan didistribusikan ke fraksi-fraksi di DPR sesuai jumlah kursi.
"Praktik ini melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, lembaga negara, hingga pemerintah daerah," kata Yusri.
Proses pengesahan anggaran di Banggar, lanjut Yusri, hanya formalitas karena pemenang proyek biasanya sudah ditentukan sejak awal.
"Tender hanya jadi formalitas untuk melegalkan kesepakatan yang sudah diatur di hulu," ungkapnya.
CERI mendesak agar praktik tersebut dihentikan demi mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan APBN digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
