Ia juga menyoroti adanya perusakan fasilitas umum dan penjarahan yang dilakukan "penumpang gelap" dalam demonstrasi. Namun, ia menilai hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab negara.
"Jangan sampai gerakan mahasiswa yang murni menuntut keadilan malah distigma anarkis," ujarnya.
CERI menegaskan perlunya reformasi sistem anggaran di DPR. Yusri menyoroti pernyataan mantan anggota DPR RI, Ridwan Hisjam, dalam program Kompas TV yang secara terbuka membahas praktik suap ketok palu.
Dalam tayangan itu, Ridwan mendesak Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, untuk membersihkan anggotanya dari praktik suap.
"Ini bukti persoalan tersebut sudah lama terjadi. Bahkan publik masih ingat video Said Abdullah naik jet pribadi sambil merokok cerutu tanpa ada yang berani memprotes," tambah Yusri.
Ia menyebut dana hasil pungutan ilegal di Banggar dikenal dengan istilah "gentong babi", yang nilainya diduga mencapai ratusan triliun rupiah dan didistribusikan ke fraksi-fraksi di DPR sesuai jumlah kursi.
"Praktik ini melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, lembaga negara, hingga pemerintah daerah," kata Yusri.
Proses pengesahan anggaran di Banggar, lanjut Yusri, hanya formalitas karena pemenang proyek biasanya sudah ditentukan sejak awal.
"Tender hanya jadi formalitas untuk melegalkan kesepakatan yang sudah diatur di hulu," ungkapnya.
CERI mendesak agar praktik tersebut dihentikan demi mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan APBN digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
