Pengelolaan Media Sosial oleh Humas Pemerintah

Perkembangan teknologi komunikasi ditambah dengan keberadaan internet dan munculnya media sosial membuat masyarakat lebih aktif memperoleh dan menyebarkan informasi. 

Berdasarkan hasil riset dari Tetra Pak Index 2017, Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 132 juta pengguna internet yang 40% di antaranya pengguna aktif media sosial. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pertumbuhan penguna internet di Indonesia mencapai 51% atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% pengguna aktif media sosial.

Konsumen yang mengakses media sosial melalui smartphone juga meningkat sebesar 39%. Kondisi di atas tentunya mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat hubungan masyarakat (humas) di lingkungan instansi pemerintah.

Seiring dengan semakin bertambahnya masyarakat yang menggunakan social media, kini banyak organisasi pemerintah yang mengelola akun di media sosial sebagai alat diseminasi informasi (Yudha, 2018). Selain penyebaran informasinya yang luas (viral), media sosial juga memberikan kesempatan bagi instansi pemerintah dan stakeholder-nya untuk dapat berinteraksi secara langsung.

Sementara itu, Putra (2017) menjelaskan setidaknya, ada dua tantangan yang dihadapi oleh humas pemerintah saat ini dibandingkan beberapa dekade lalu. 

Pertama, demokratisasi politik. Demokratisasi politik ini telah menciptakan suatu sistem dimana media dan masyarakat bisa 'berteriak' melawan pemerintah. Media bahkan acapkali membangun sikap  bermusuhan kepada pemerintah ketika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi warga negara. 

Kedua, perkembangan teknologi komunikasi sudah merambah pada tahapan new media. Teknologi media baru ini memunyai karakteristik yang hampir sama sekali berbeda dibandingkan dengan media lama (old media). Dalam media baru, batas antara penerima dan pemroduksi pesan menjadi kabur.

Dinamika Media Sosial di Lingkungan Humas Pemerintah

Dinamika relasi antara humas dan media sosial telah menarik banyak perhatian peneliti. Yang (2015) menjelaskan bahwa beberapa studi menempatkan media sosial sebagai platform bagi public relations dalam menjalankan komunikasi publik.

Studi yang lain menganggap media sosial sebagai sarana untuk menjalankan komunikasi strategis. Dalam penelitian ini, dianalisis bagaimana perkembangan profil dan update dari media sosial pemerintah dalam interaksi dengan pemangku kepentingan yang beragam.

Sementara itu, dalam tataran praktis, saat ini telah muncul istilah Public Relations (PR) 2.0. yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kehumasan. Kurniasih (2013) menjelaskan bahwa terdapat beberapa catatan dalam penggunaan media sosial oleh humas pemerintah.