Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan memang telah diterbitkan, namun belum sepenuhnya selesai diimplementasikan. Perpres ini mengatur tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menggantikan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan, serta kaitannya dengan manfaat, tariff dan iuran.
Langsung saja kita kutip Pasal 103B, berbunyi sebagai berikut: Pasal 103B Â (1)Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025.
(2) Â Â Â Â Dalam jangka waktu sebelum tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
(3) Â Â Â Â Dalam hal rumah sakit telah menerapkan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar dalam jangka waktu sebelum tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran tarif oleh BPJS Kesehatan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang menjadi hak Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Â Â Â Â Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan.
(5) Â Â Â Â Dalam masa penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Kesehatan.
(6) Â Â Â Â Evaluasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dengan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(7) Â Â Â Â Hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan Manfaat, tarif dan Iuran.
(8) Â Â Â Â Penetapan Manfaat, tarif, dan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025.
Sampai artikel ini ditulis, ternyata Pemerintah  dalam hal ini Kemenkes dan BPJS Kesehatan yang diamanatkan oleh Perpres JKN 59/2024,  belum dapat merumuskan perintah Pasal 46A, dan 103B, terkait dengan fasilitas rumah sakit pelayanan rawat inap kelas standar yang harus tuntas paling lambat 30 Juni 2025, dan dilanjutkan paling lambat 1 Juli 2025 sudah ditetapkan manfaat, tariff dan iuran sesuai dengan pelayanan rawat inap kelas standar.
Dalam Kedua proses perumusan Pasal 103 B, DJSN sesuai dengan amanat UU SJSN Nomor 40/2004, sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi semua yang terkait dengan kebijakan Sistem Jaminan Sosial otomatis wajib terlibat dan sebagai mandatory dalam berbagai produk regulasi turunan UU SJSN dan UU BPJS.
