Bansos Selama dan Pasca Debat Terakhir, Gimik Politik?

Pendapat yang setuju dengan Ahok: Beberapa pihak yang setuju dengan Ahok adalah para pendukung dan relawan Ganjar-Mahfud, yang merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh Ahok. 

Mereka menganggap pernyataan Ahok itu sebagai kritik yang tajam dan cerdas terhadap pemerintahan Jokowi, yang dianggap gagal dalam mengelola Bansos. Mereka juga menganggap pernyataan Ahok itu sebagai bentuk dukungan dan promosi untuk Ganjar-Mahfud, yang dianggap memiliki visi dan misi yang lebih baik dan lebih progresif dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendapat yang tidak setuju dengan Ahok: Beberapa pihak yang tidak setuju dengan Ahok adalah para pendukung dan relawan Jokowi, yang merupakan presiden petahana yang memberikan Bansos kepada masyarakat. Mereka menganggap pernyataan Ahok itu sebagai bentuk fitnah dan provokasi terhadap pemerintahan Jokowi, yang dianggap berhasil dalam mengelola Bansos. 

Mereka juga menganggap pernyataan Ahok itu sebagai bentuk iri dan dengki terhadap Jokowi, yang dianggap lebih populer dan lebih dicintai oleh rakyat Indonesia45. 

Selain itu, ada juga beberapa pakar dan pengamat yang tidak setuju dengan Ahok, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang menilai pernyataan Ahok itu tidak merepresentasikan pikiran rakyat kecil, yang sangat terbantu oleh Bansos.

Bansos Gimik Politik?

Pendapat  lain tentang Bansos yang digelontorkan sekarang menjadi Gimik politik Jokowi untuk menaikkan elektabilitas Prabowo -Gibran sebagai salah satu kontestan Capres dan Cawapres. beberapa pendapat ini berbahaya bagi demokrasi dan citra pemerintah sekarang dan masa datang. 

Hal lain adalah Kemensos yang menterinya dari PDIP tidak dilibatkan dan dicuekin seolah dipinggirkan. Bansos yang digelontorkan sekarang seolah menjadi Gimik politik Jokowi untuk menaikkan elektabilitas Prabowo -Gibran sebagai salah satu kontestan Capres dan Cawapres.

Berikut ini adalah analisis saya tentang topik tersebut:

• Bansos yang diberikan oleh pemerintah adalah bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Bansos juga merupakan bagian dari program pemerintah yang telah direncanakan dan disetujui oleh DPR dalam APBN. Bansos tidak bisa disamakan dengan politik uang atau sogokan yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Bansos juga tidak bisa diklaim sebagai milik atau jasa dari salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena Bansos bersumber dari uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah
• Beberapa pendapat ada yang mengatakan bahwa politisasi berbahaya bagi demokrasi dan citra pemerintah sekarang dan masa datang: Saya rasa ini adalah sebuah pernyataan yang benar dan relevan. Beberapa pendapat yang menuduh pemerintah memolitisasi Bansos bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan di kalangan masyarakat. Beberapa pendapat ini juga bisa mengganggu proses demokrasi yang seharusnya berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Beberapa pendapat ini juga bisa merusak citra pemerintah sekarang dan masa datang, yang seharusnya dipercaya dan dihormati oleh rakyat. Beberapa pendapat ini juga bisa mengurangi efektivitas dan efisiensi Bansos, yang seharusnya tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima
• Kemensos yang menterinya dari PDIP tidak dilibatkan dan dicuekin seolah dipinggirkan: Saya rasa ini adalah sebuah fakta yang perlu diklarifikasi dan diperbaiki oleh pemerintah. Kemensos adalah kementerian yang bertanggung jawab atas urusan sosial, termasuk Bansos. Kemensos memiliki data yang akurat, transparan, dan terverifikasi tentang penerima Bansos, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemensos juga memiliki mekanisme yang adil, efektif, dan efisien dalam menyalurkan Bansos, baik melalui rekening bank, pos, maupun e-warong. Kemensos juga memiliki Menteri Sosial yang kompeten, profesional, dan berintegritas, yaitu Tri Rismaharini, yang berasal dari PDIP. Oleh karena itu, Kemensos seharusnya dilibatkan dan diperhatikan dalam penyaluran Bansos, bukan dipinggirkan atau diabaikan oleh kementerian atau lembaga lain

Penutup

Demikian analisis saya tentang Bansos yang digelontorkan sekarang menjadi Gimik politik Jokowi untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran sebagai salah satu kontestan Capres dan Cawapres. Tentu saja, analisis saya bersifat subjektif dan tidak bermaksud untuk menyinggung atau merendahkan siapa pun. Saya menghargai perbedaan pandangan dan perspektif yang ada di masyarakat.

Bansos yang saat ini disalurkan telah menjadi sorotan terkait potensi politisasi dalam menghadapi ajang pemilihan presiden mendatang. Meskipun analisis ini bersifat subjektif, perlu diperhatikan dampaknya terhadap dinamika politik dan persepsi masyarakat.

Bansos yang disalurkan dalam konteks kampanye politik menimbulkan pertanyaan serius tentang tujuannya sebenarnya. Apakah ini hanya sebuah alat untuk meningkatkan elektabilitas tertentu ataukah memang bagian dari program kesejahteraan yang tidak terkait dengan kepentingan politik? Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti kompleksitas dalam memahami peran bansos dalam konteks politik saat ini.