Segera reformasi Polri dan aparat keamanan agar profesional, tidak represif terhadap aksi damai, serta fokus pada penegakan hukum yang adil dan transparan.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Koruptor
Tegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap para koruptor dan mafia politik. Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor yang memungkinkan negara mengambil alih aset hasil korupsi.
4. Efisiensi Anggaran dan Transparansi
Restrukturisasi kabinet dan pengeluaran pemerintah, termasuk pengkajian ulang kenaikan gaji DPR dan pengurangan fasilitas yang berlebihan demi mengembalikan kepercayaan rakyat.
5. Perbaikan Kebijakan Pajak dan Ekonomi Pro-Rakyat
Batalkan kebijakan pajak dan BPJS yang memberatkan, dan susun kebijakan fiskal dan sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin dan menengah.
6. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Dorong program-program penguatan UMKM, akses modal, dan penciptaan lapangan kerja serta pengelolaan sumber daya alam transparan yang menguntungkan rakyat.
7. Penanganan Informasi dan Hentikan Provokasi
Bersihkan institusi dari oknum-oknum yang memprovokasi kerusuhan untuk kepentingan politik dan korupsi dengan sistem monitoring dan penegakan disiplin aparatur negara.
