Kebijakan pengadaan calon ASN sebesar 2,3 Juta menjadi alokasi kebutuhan CASN terbesar yang ditawarkan sepanjang pelaksanaan rekrutmen ASN. Bahkan perdana diumumkan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk kali pertama kepemimpinannya selama 10 (sepuluh) tahun.
Angka yang terbilang "meriah" bagi para pencari kerja ini disambut gembira dengan adanya peluang sebesar ini sebagai CASN, mengingat jumlah kebutuhannya yang juga meroket jauh dibanding rekrutmen tahun-tahun sebelumnya.
Terlebih selama 10 tahun terakhir pengadaan CASN khususnya untuk fresh graduate terbilang sedikit peluangnya. Bahkan pada awal kepemimpinan Presiden RI tahun 2014, pemberlakuan moratorium rekrutmen CASN berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun hingga pada akhirnya dibuka kembali pada tahun 2019 -- 2021 dan tahun 2022 khusus untuk rekrutmen PPPK.
Namun kabar pengadaan jutaan pegawai pemerintah ini tampaknya terasa lebih spesial bagi para pengabdi pemerintah yang tengah memperjuangkan kepastian nasibnya. Bak seseorang yang telah menanti sejak lama untuk dipinang dengan bismillah, para pengabdi pemerintah ini pun berharap segera mendapat status sah sebagai pegawai pemerintah (pada akhirnya).
Rekrutmen 2,3 Juta CASN untuk penuntasan Honorer dan Non-ASN
Menilik dari total 2,3 Juta kebutuhan CASN yang ditawarkan tahun ini, 1,6 Juta di antaranya diperuntukkan khusus untuk Tenaga Honorer dan turunannya yang lahir pada tahun 2022, yakni Tenaga Non-ASN.
Keduanya (Honorer dan Tenaga Non-ASN) mendapat kesempatan untuk mengisi 100% alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara untuk para sarjana baru disediakan alokasi sebesar 609 ribu untuk mengisi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Pemerintah melalui BKN dan KemenPANRB sendiri dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa penyediaan alokasi PPPK sebesar 1,6 Juta tersebut ditujukan untuk penyelesaian Honorer/Tenaga Non-ASN. Hal tersebut lantaran kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang menargetkan penuntasan Honorer/Non-ASN ini rampung paling lambat Desember 2024. Perjanjian sakral keduanya ini telah dituangkan dalam UU ASN terbaru (UU 20/2023).
Lalu apakah masih ada kesempatan "tiba-tiba" menjadi Non-ASN untuk rekrutmen CASN 2024?
Sejak pernyataan Presiden mengawali tahun 2024 tersebut ramai jadi perbincangan media massa, terutama karena agenda eksplisit terhadap penyelesaian Tenaga Honorer/Non-ASN lewat rekrutmen CASN tahun ini, muncul kalangan yang ingin "tiba-tiba" menjadi Non-ASN.
Bahkan penjelasan BKN dan KemenPANRB dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada 17 Januari 2024 lalu terkait pendataan Non-ASN termasuk jumlahnya Honorer/Non-ASN yang masuk database BKN, dimaknai sebagai "kesempatan" bagi sebagian orang. Namun hal itu juga didukung dengan pemberitaan media massa terutama media online yang tidak menangkap makna harfiah dari pernyataan kedua institusi tersebut.