Jika suatu hari Presiden Indonesia berani menunjuk Menteri Agama dari kalangan non-Muslim, itu akan menjadi pendidikan politik yang luar biasa.
Rakyat akan belajar bahwa kekuasaan tidak harus mengikuti logika jumlah, melainkan logika keadilan. Itu akan menjadi pernyataan tegas bahwa negara hadir untuk semua, bukan hanya untuk sebagian.
Menyentuh Akal Sehat dan Perasaan
Sesungguhnya, kita semua tahu bahwa diskriminasi dalam bentuk apa pun bertentangan dengan nurani.
Ketika satu kelompok selalu diberi hak istimewa, dan kelompok lain tidak pernah mendapat kesempatan, maka ada luka yang secara halus dipelihara. Luka itu mungkin tidak selalu tampak, tetapi ia nyata di dalam perasaan kebangsaan.
Membiarkan jabatan Menteri Agama hanya diisi oleh satu agama sama saja dengan mereduksi makna kementerian itu sendiri.
Padahal, jika kita sungguh percaya bahwa Indonesia adalah negara beragama, maka memberi kesempatan secara bergiliran adalah cara terbaik untuk mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Pada akhirnya, gagasan ini bukan soal siapa yang lebih berhak atau lebih besar jumlahnya, tetapi soal keberanian untuk menghadirkan keadilan. Keadilan yang tidak hanya tercatat dalam undang-undang, tetapi juga terasa dalam simbol-simbol kebangsaan kita.
Maka pertanyaannya masih tetap relevan dan perlu terus digaungkan: mengapa Menteri Agama tak pernah bergiliran? Jika jawabannya hanya "karena mayoritas", bukankah itu justru bertentangan dengan semangat persatuan Indonesia yang sejati?***
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
