Perlukah Kementerian Khusus untuk Urusan Ibadah Agama Lainnya?

1. Memperluas logika yang sama.
Jika negara mau adil dengan cara ini, maka setiap agama juga mesti difasilitasi secara struktural. Tapi tentu ini tidak realistis, karena berarti negara harus menambah kementerian baru dan memperbesar beban anggaran.

2. Mengembalikan peran negara ke hal yang umum.
Jalan yang lebih masuk akal adalah negara menarik diri dari urusan ritual. Urusan ibadah dikelola oleh komunitas masing-masing. Negara cukup hadir pada hal-hal teknis yang memang jadi tanggung jawabnya: perlindungan warga negara di luar negeri, diplomasi, koordinasi antarnegara. Tidak perlu ada birokrasi raksasa yang khusus mengelola ibadah.

Dengan cara itu, netralitas negara terjaga, pajak rakyat digunakan secara proporsional, dan umat beragama tetap bisa beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

Pertanyaan yang Tak Bisa Dihindari
Pertanyaan "perlukah kementerian khusus untuk urusan ibadah agama lainnya?" pada akhirnya membawa kita pada inti masalah: bagaimana negara menempatkan diri di tengah keragaman warganya.

Kalau negara benar-benar ingin adil, ia harus jujur meninjau ulang kehadiran kementerian yang sekarang. Apakah masih relevan, atau justru sudah menjadi beban yang tidak sesuai lagi dengan semangat netralitas dan keadilan?

Saya kira, tidak ada jawaban yang benar-benar mudah. Tapi yang pasti, setiap orang berhak bertanya, karena setiap orang ikut membayar. Dan selama pertanyaan itu terus muncul, negara tidak bisa menutup mata.***