Parlemen Indonesia: Dari Volksraad Kolonial ke Sistem Bikameral Demokratis

Referensi

A. Dasar Hukum Konstitusional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum dan sesudah amandemen).
2. Undang-Undang Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).
3. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
4. Keputusan Presiden No. X Tahun 1945.
5. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1960.
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

B. Literatur Akademik

1. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, 2005.
2. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2008.
3. Bagir Manan, Kedudukan dan Fungsi Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, FH UII Press, 2002.
4. Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Peran DPR dalam Pembentukan UU, Rajawali Press, 2010.
5. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, 2011.
6. Hedwig A. Mau, dan Tinton Ditisrama, Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan, Amerta,2024.
7. Hedwig A. Mau, dan Tinton Ditisrama, Teori dan Hukum Konstitusi, Amerta, 2025.