Presiden Prabowo: Demokrasi Harus Seimbang dengan Ketertiban

Langkah politik Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan arah kepemimpinannya untuk menjaga demokrasi tanpa membiarkan kekacauan merusak sendi bangsa. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden menyampaikan sejumlah poin penting yang memperlihatkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan rakyat dan ketegasan penegakan hukum.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam ICCPR dan UU No. 9/1998. Namun, ia juga memberi garis tegas untuk aspirasi rakyat harus disampaikan secara damai. Aksi yang berubah menjadi anarkis, merusak fasilitas umum, menjarah, apalagi mengarah pada makar dan terorisme, tidak bisa lagi ditoleransi. Negara wajib hadir melindungi rakyat yang lebih luas.

Sikap korektif juga diarahkan kepada DPR dan partai politik. Presiden tidak segan mengingatkan adanya pernyataan keliru dari sebagian anggota dewan yang menimbulkan keresahan publik. Tindak lanjut pun nyata yaitu partai mencabut keanggotaan yang bersangkutan mulai 1 September 2025, sementara DPR berkomitmen mencabut kebijakan kontroversial seperti tunjangan berlebih dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Langkah ini menunjukkan bahwa koreksi bukan hanya ditujukan kepada rakyat, melainkan juga kepada para elite.

Yang menarik, Presiden tidak hanya menghimbau masyarakat agar tertib, melainkan juga menegaskan bahwa aparat pun harus diawasi. Kesalahan aparat, menurutnya, harus diperiksa dengan cepat, transparan, dan terbuka. Pesan ini penting untuk hukum berlaku setara, baik bagi rakyat maupun aparat negara.

Di sisi lain, Presiden juga mendorong DPR untuk membuka pintu dialog dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa. Upaya ini mencerminkan semangat musyawarah, agar suara rakyat tersampaikan langsung tanpa perlu melalui aksi-aksi jalanan yang berpotensi ricuh.

Tak lupa, Prabowo mengingatkan bahaya adu domba dan intervensi pihak eksternal yang tidak ingin Indonesia maju. Narasi kebangsaan kembali ia angkat yaitu persatuan nasional adalah benteng utama dalam menghadapi ancaman global.

Akhirnya, pesan besar yang disampaikan Presiden sangat jelas yaitu jaga persatuan, tolak kerusuhan, dan hidupkan kembali semangat gotong royong. Tiga garis besar yang ia tekankan adalah aspirasi rakyat didengar, tapi harus damai, DPR dan parpol wajib koreksi diri, serta hukum harus tegak, baik untuk aparat maupun rakyat.

Dalam konteks situasi politik hari ini, pernyataan Presiden Prabowo layak diapresiasi. Ia menunjukkan keseimbangan antara demokrasi dan ketertiban, antara kebebasan dan tanggung jawab. Inilah kepemimpinan yang dibutuhkan: tegas, tapi tetap membuka ruang dialog, keras pada pelanggaran, tapi lembut pada rakyat yang tulus menyampaikan aspirasi.