Hanya Gerakan Rakyat Yang Bisa Memaksa Pencabutan UU Ciptaker
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR menyerahkan laporan Penetapan Prolegnas Prioritas 2023 kepada pimpinan DPR
Artikel ini membahas tentang implementasi pada koperasi di Indonesia setelah di tetapkannya omnibulaw untuk UMKM dan Koperasi.
Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke atas sudah lumrah ketika ingin berobat atau mendiagnosa penyakit
sebuah kritikan terbitnya UU Cipta Kerja yang secara mendadak bak seperti tahu bulat digoreng dadakan
Perempuan di dalam kehidupan politik-hukum modern tidak hanya menjadi subjek saja, namun menjadi bagian dari keduanya
Omnibuslaw disahkan,Ribuan Buruh Resah! Implikasi Hukum Pasal-Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja bagi Buruh
Sejak ditetapkannya UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw telah menuai kritik dari beberapa pihak dari berbagai kalangan
UU Cipta Kerja Menimbulkan Pro dan Kontra terhadap Masyarakat Terutama Buruh dan Tani
Dari Rancangan hingga disahkan Undang-Undang Omnibus Law menuai banyak kritikan.
UU Cipta Kerja tidak memenuhi kententuan pembentukan Undang-undang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 karena cacat secara formil dan materiil.
Pentingnya mengetahui core ideology sebagai bekal untuk sosok pemimpin di kemudian hari.
Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja terlalu tergesa-gesa dan UU Omnibus Law sangat mengesampingkan partisipasi dan aspirasi dari rakyat.
apakah omnibuslaw nanti akan sesuai harapan
Undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus law yang berasal dari omnibus bill atau omnibus law
UU Cipta Kerja terus menuai kontroversi dikalangan masyarakat, hingga dinyatakan inkonstituional bersyarat oleh MK yang kemudian harus bisa diperbaiki
Bicara tentang omnibuslaw ini tidak henti dengan banyak permasalahan didalamnya, salah satu contohnya pada masyarakat yang menuai sisi positif negatif
Langkah pertama yang membantu para perempuan untuk dapat mengakses keadilan adalah disahkannya RUU PKS.
Permasalahan UU Cipta Kerja Omnibus Law Dalam Ketenagakerjaan Di Indonesia
Kita menginginkan bahwa hukum yang akan menentukan eksistensi dan hukum yang dibuat itu untuk melindungi bukan untuk kepentingan penguasa.
