Kabapas Surakarta Pimpin Sidang Penyusunan Roadmap Implementasi KUHP Baru Jakarta – Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surakarta, Unggul Widi
Kabapas Tarakan ikuti Rapat Konsultasi dan Koordinasi Implementasi UU No.1 Tahun 2023 KUHP
Tindak Lanjut FGD UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Bapas Terima Kunjungan PN Tarakan
MENGULIK SEKILAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHANMengulik Pasal 338 dan 340 KUHPKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Negara Kesatuan Republ
Bapas Bersama APH Kota Tarakan Gelar FGD, Bahas Implementasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Setelah lebih dari satu abad Indonesia bergantung pada KUHP warisan kolonial, kini bangsa ini bersiap menapaki babak baru: penerapan KUHP Nasional. Ta
apakah perubahan KUHP ini menjadi revolusi bagi dunia hukum atau justru menjadi ancaman demokrasi?
Rutan Makassar bersama Kanwil Kemenkumham Sulsel hadiri Pembukaan Rakor APH bertema "Sinergi Wujudkan Implementasi KUHP Baru".Bersama, kita dukung pen
keberhasilan KUHP Nasional tidak hanya bergantung pada kemampuannya lepas dari hukum kolonial, tetapi juga pada jaminannya terhadap keadilan, kepastia
Jember -- Pusat Studi Hukum Pancasila dan Konstitusi (PUSHPASI) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember kembali menggelar Seminar Nasional bertajuk "KUHP Bar
Jember - Pusat Studi Hukum, Pancasila dan Konstitusi (PUSHPASI) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember kembali menggelar Webinar Hukum pada Sabtu, 30 Agustu
Kompasiana.com - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) menetapkan sebanyak 29 orang tersangka dalam kasus kerusuhan yang berujung pada pem
Wajah baru hukum pidana Indonesia secara nyata akan berlaku pada 2 Januari 2026. Hal ini didasari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Luka MAF, bocah 13 tahun yang ditembak aparat, bukan sekadar tragedi. Vonis 2,5 tahun pelaku jadi bukti hukum dibajak, keadilan terkubur.
RKUHAP direvisi, tapi benarkah lebih adil? Artikel ini bongkar pasal-pasal bermasalah yang berpotensi langgar HAM dan keadilan hukum.
Menyambut Pidana Alternatif KUHP 2023, Bapas Laksanakan Koordinasi Awal Penunjukkan Lokasi Pidana Kerja Sosial ke Walikota Tarakan
Tampar murid, guru Madin justru dipalak Rp 25 juta. Antara kekhilafan pendidik dan dugaan pemerasan berkedok "uang damai."
Akademisi memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan UU yang akan diberlakukan. Ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat dlm bidang hukum
Ambon, INFO_PAS -- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, Ricky Dwi Biantoro, melakukan kunjungan ke
Pelecehan seksual bukan lagi sekadar tindakan fisik yang terjadi di ruang-ruang publik. Kini, seiring perkembangan teknologi, bentuk kekerasan ini mer
