Ketika anaknya mencoba mendaftar ke SMA Negeri favorit, sistem menolak mentah-mentah: “Domisili baru belum memenuhi syarat minimal satu tahun.” Ia pun
PPDB 2025 sudah tidak pakai sistem zonasi lagi. Diganti sistem domisili. Tapi benarkah ini solusi? Atau hanya ganti nama, masalah tetap?
Pasar saham Indonesia sedang mencari cara untuk kembali bergairah. Salah satu jurusnya: membuka kembali kode broker dan domisili.
SPMB Tahap I Jabar 2025 soroti krisis teknis dan etika domisili, Ombudsman rekomendasikan reformasi sistemis.
Sekarang, meski rumah menyatu dengan pagar sekolah, jangan harap auto diterima kalau nilai tidak mencukupi.
Pada akhirnya, perubahan ini harus dimaknai dan memberi pesan lebih dari sekadar penggantian istilah. Publik menanti bukti bahwa negara hadir untuk me
Daripada setelah hari raya dipusingkan dengan masalah pendaftaran anak ke pendidikan lanjut, mending mulai sekarang pahami bocoran aturannya ini!
Dengan berbagai jalur yang tersedia, setiap calon murid memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
Ilustrasi: Sekelompok siswa presentasi dalam pembelajaran di luar ruang. (Dokumentasi pribadi)Banyak orang mulai mempercakapkan sistem penerimaan muri
SPMB 2025 hadirkan sistem domisili, jalur inklusif, dan keadilan bagi siswa berprestasi.
Sistem zonasi dihapus, digantikan dengan sistem domisili
Perubahan PPDB Zonasi
Kisah kontroversial orang tua dalam manipulasi domisili untuk memuluskan jalan anak di PPDB, menghadirkan dilema etika dan kejujuran dalam pendidikan.
Cara pindah TPS dan syarat pindah TPS agar pemilihan umum berikutnya dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan alamat domisili saat ini.
Parahnya lagi jika posisi domisili kita jauh dari area perkotaan, maka tentu bengkel tepi jalan akan menjadi langganan sehari-hari.
Kalau sebagai identitas warga, yang dikaitkan dengan domisilinya, NIK menjadi tidak sinkron lagi kalau pindah domisili.
Dalam menyusun gugatan, amat penting untuk memperhatikan kepada siapa gugatan akan ditujukan karena sangat berpengaruh terhadap kewenangan pengadilan&
Hidup bekerja di tanah rantau dengan masih mengemban alamat kampung halaman yang terpampang di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedikit banyak menjadi kenda