Pendidikan seharusnya menjadi hak semua orang, terutama bagi mereka yang memiliki semangat dan potensi untuk berprestasi. Di tengah keterbatasan anggaran negara, pendanaan pendidikan pun harus diarahkan secara strategis dan berdampak besar. Mosi "Pendanaan pendidikan: masyarakat kurang mampu>berprestasi" menimbulkan perdebatan, tapi pandangan bahwa mahasiswa berprestasi layak mendapat prioritas tetap perlu diperjuangkan. Dalam konteks ini, beasiswa seperti Beasiswa Unggulan menjadi sorotan.
Pertama, apresiasi kepada mahasiswa berprestasi perlu diwujudkan dalam bentuk nyata. Memberi penghargaan atas usaha dan pencapaian mereka bukan hanya bentuk motivasi personal, tapi juga dorongan agar mereka terus berkontribusi secara sosial dan akademik. Mahasiswa berprestasi biasanya menjadi panutan, memiliki semangat tinggi, dan berpotensi memberi dampak luas pada masyarakat di masa depan.
Kedua, kita perlu mempertimbangkan bahwa sumber dana pendidikan untuk masyarakat kurang mampu sudah banyak tersedia. Program seperti KIP-Kuliah, Bidikmisi, dan berbagai beasiswa afirmasi lainnya ditujukan khusus untuk latar belakang ekonomi rendah. Sedangkan jalur beasiswa berbasis prestasi justru terbatas. Jika beasiswa seperti Beasiswa Unggulan pun diprioritaskan untuk kelompok kurang mampu tanpa mempertimbangkan prestasi, maka kesempatan bagi mahasiswa yang benar-benar unggul bisa makin menyempit.
Ketiga, Kemendikbudristek sebenarnya telah menerapkan sistem seleksi yang ketat untuk memastikan beasiswa tepat sasaran. Namun, tetap saja ditemukan ketidaktepatan penerima. Artinya, bukan sistemnya yang salah, tapi akurasinya yang perlu ditingkatkan. Data penerima harus diverifikasi lebih baik agar penerima benar-benar sesuai dengan misi beasiswa: berprestasi dan berdampak.
Keempat, secara logika investasi, mendanai mahasiswa berprestasi lebih efisien karena potensi keberhasilan mereka sudah terbukti. Memberi mereka dukungan sama dengan mempercepat terciptanya SDM unggul. Tanpa dukungan, banyak dari mereka justru kehilangan momentum dan motivasi. Sayangnya, saat alokasi dana terbagi dengan sistem seleksi yang terlalu berat atau administratif, potensi itu bisa terbuang.
Kelima, beasiswa unggulan justru menjadi tantangan bagi mahasiswa yang sudah bekerja keras membangun prestasi. Jika semua jalur seleksi mulai disamaratakan dan terlalu inklusif tanpa batasan, mahasiswa berprestasi akan semakin sulit mendapatkan tempat. Ini menciptakan ketimpangan baru---mereka kalah karena administrasi, bukan kualitas.
Keenam, sistem seleksi awal sering terlalu "sempurna", menuntut sertifikat, nilai akademik tinggi, dan dokumen lengkap. Ini menjadi penghalang, apalagi jika mahasiswa datang dari kampus kecil atau vokasi. Banyak dari mereka berprestasi, namun tidak punya akses ke bimbingan atau sumber daya menyiapkan berkas. Maka, sistem seleksi perlu dibuat bertahap dan lebih inklusif.
Alih-alih mempertentangkan dua kelompok, solusinya adalah memperluas skema beasiswa: pisahkan jalur beasiswa untuk yang kurang mampu dan yang berprestasi. Selain itu, berikan kuota afirmasi di dalam beasiswa prestasi agar mahasiswa dari keluarga tidak mampu namun punya pencapaian tetap punya peluang. Sediakan pula pelatihan penulisan esai dan mentoring gratis di awal seleksi. Dengan begitu, beasiswa akan lebih adil, tepat sasaran, dan tidak menyingkirkan siapa pun yang layak.
---
Sumber
