Heboh! Skandal Oknum Aktor Guru Penggerak

Berita tentang guru penggerak seolah selalu menjadi bahasan yang menarik. Cerita tentang guru penggerak pun seru jika dilihat dari berbagai sisi. Beragam sudut pandang pun seolah melengkapi sisi lain sebuah pandangan. 

Isu guru penggerak memang seksi. Pendapat positif senantiasa hadir dari sana sini. Demikian halnya dengan pandangan miring yang seolah tak pernah lelah menghantui. Bahkan stigma negatif pun disematkan oleh oknum yang merasa 'terancam' dengan adanya guru penggerak. 

Baca juga: Aset Guru Penggerak Ternyata Berlimpah, Apa Saja?

Tidak salah jika hal sekecil apa pun bisa menjadi besar. Ini membuktikan bahwa guru penggerak memiliki magnet yang luar biasa. Dengan segala kompetensi yang dimilikinya tak pernah gugur diterpa angin puting beliung hambatan. 

Nilai dan peran guru penggerak tersebut tidak terlepas dari keberadaan aktor pendukung. Aktor-aktor pendukung seperti Pengajar Praktik (PP), fasilitator, dan instruktur. Ketiganya memiliki tugas berbeda, tetapi tujuan yang sama, yaitu peningkatan kompetensi Calon Guru Penggerak (CGP). 

Namun, dalam perjalanan tugasnya masih ada aktor-aktor yang terlibat dalam skandal terkait guru penggerak. Skandal yang mungkin saja terjadi di program lainnya. Bedanya di program guru penggerak ini menjadi sorotan. 

Bahkan fakta terbaru menunjukkan heboh skandal oknum aktor guru penggerak. Fakta ini terkuak dari berbagai sumber yang dipercaya. Skandal oknum aktor ini terutama terkait dengan 'penilaian' guru penggerak. 

Apa Saja Skandal Heboh Oknum Aktor Guru Penggerak Ini? 

Baca juga: Guru Penggerak Tidak Belajar dari Pengalaman

Setiap aktor pendukung guru penggerak tentu menginginkan CGP dampingannya memperoleh nilai dengan kategori Amat Baik. Berbagai cara pun dilakukan. Salah satunya adalah melalui penilaian. 

Penilaian yang dilakukan berdasarkan rubrik yang ada. Upaya perbaikan nilai pun dilakukan dengan menghubungi langsung CGP bersangkutan. Selanjutnya CGP bersangkutan akan melakukan perbaikan tugas-tugasnya.

Baca juga: Figur Guru Penggerak Idaman, Hanya Pencitraan?

Namun, pada kenyataannya penilaian yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut disinyalir terjadi skandal pengaturan. Pengaturan nilai yang justru menodai kualitas nilai itu sendiri. 

Berikut beberapa skandal heboh aktor guru penggerak yang sempat viral di kalangan guru penggerak. 

Pertama, oknum aktor guru penggerak menunda penilaian. 

Skandal ini terjadi karena aktor-aktor guru penggerak memiliki kesibukan lain. Aktor-aktor yang terlibat tidak bisa fokus pada guru penggerak. Oknum-oknum ini sering lupa untuk rutin membuka Learning Management System (LMS) masing-masing. 

Yang terjadi adalah penilaian yang ditunda tidak dapat mencerminkan nilai sesungguhnya. Hal ini karena penilaian yang tertunda jauh setelah proses pembelajaran selesai akan menyebabkan tidak validnya nilai yang diberikan. 

Penundaan penilaian ini juga akan berpengaruh terhadap objektivitas penilaian. Bagaimanapun juga ingatan manusia terbatas. Ada keterbatasan mengingat detail peristiwa di masa lampau. 

Keterbatasan inilah yang membuat aktor guru penggerak pun memberikan penilaian sekadarnya. Nilai yang diberikan pun akhirnya yang penting di atas standar kelulusan. 

Tentu hal ini menodai penilaian autentik yang selama ini didengungkan. Selain itu, juga akan memberikan dampak menurunnya kepercayaan pemerintah terhadap tugas yang diemban aktor guru penggerak tersebut. 

Beruntung pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek RI cepat tanggap terhadap permasalahan skandal ini. Pemerintah pun mengambil keputusan memberikan punishment kepada aktor yang terlibat skandal penundaan penilaian. 

Punishment yang diberikan, yaitu dengan tidak menugaskan lagi aktor bersangkutan pada angkatan setelahnya. Tindakan ini setidaknya dapat memberikan efek jera kepada oknum aktor guru penggerak yang terlibat skandal. Selain itu, menjadi pembelajaran bagi aktor lain agar tidak melakukan skandal serupa. 

Selain itu, untuk mencegah hal serupa terjadi ke depannya, aktor guru penggerak perlu melakukan refleksi diri. Nantinya para aktor akan menemukan upaya perubahan ke depannya untuk tidak lagi menunda penilaian. 

Kedua, penilaian seragam. 

Skandal ini seringkali terjadi dilakukan oleh oknum aktor guru penggerak dalam kegiatan terkait keaktifan guru penggerak saat proses pembelajaran. Dengan alasan rasa keadilan oknum aktor guru penggerak memberikan penilaian seragam. 

Hal ini dilakukan karena menurutnya setiap CGP dampingannya memiliki keaktifan yang sama. Oleh karena itu bagi aktor guru penggerak ini tidak salah jika nilai yang diberikan seragam. 

Padahal sejatinya jika dinilai secara teliti, perbedaan keaktifan itu pasti ada. Sesedikit apa pun tetaplah sebuah perbedaan. Namun, aktor guru penggerak cenderung menistakan hal tersebut. 

Skandal ini dapat dicegah dengan berusaha objektif melakukan penilaian. Meningkatkan kepekaan dan kejelian dalam mengamati proses adalah salah satu kuncinya. 

Ketiga, asal memberikan nilai. 

Skandal ini juga sering terjadi. Oknum aktor guru penggerak melibatkan perasaan dalam melakukan penilaian. Bagi CGP yang menurutnya bagus akan selalu diberikan nilai tinggi terlepas seperti apa pun kualitas penugasannya. Terlebih bagi oknum aktor guru penggerak yang memiliki kedekatan emosional dengan CGP. 

Demikian halnya dengan CGP yang memiliki performa atau sikap kurang bagus, akan cenderung dinilai lebih rendah dari yang lainnya. Tentu ini akan merugikan CGP jika kualitas tugasnya sebenarnya bagus. 

Skandal ini sering terjadi jika penilaian sudah memasuki masa penagihan. Aktor guru penggerak cenderung asal memberikan nilai hanya dengan melihat personel CGP tanpa melihat kualitas tugasnya.

Cara pencegahan terjadinya skandal, yaitu dengan tidak subjektif melakukan penilaian. Menyingkirkan subjektivitas penilaian memang tidak mudah. Namun tetap harus dilakukan demi memutus skandal agar tidak menjadi budaya negatif. 

Keempat, CGP minta kebijakan nilai. 

Sebagai aktor utama program PGP, guru penggerak dituntut menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Selain itu, juga tidak semata-mata berorientasi pada nilai. Bagaimanapun juga standar kelulusan program PGP tidak tinggi. Kategori Cukup pun sudah bisa lulus. 

Artinya guru penggerak tidak perlu sampai membuat skandal pengaturan nilai dengan alasan kemanusiaan. Melakukan komunikasi personal terkait kebijakan pemberian nilai bukanlah hal yang bijak. 

Skandal yang terjadi di lapangan ternyata ada oknum guru penggerak yang meminta kebijakan nilai kepada aktor pendukung guru penggerak. Hal ini terjadi di angkatan awal program PGP karena CGP bisa melihat nilainya. 

Skandal yang dilakukan oleh oknum aktor guru penggerak tersebut tidak perlu dicontoh. Terlebih pada angkatan sekarang CGP tidak lagi bisa melihat nilai tugasnya. 

Intinya, guru penggerak harus berusaha menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dan menyerahkan perkara penilaian kepada ahlinya.

Semoga dengan komitmen mengikuti dan menjalankan tugas sebagai aktor guru penggerak sebaik-baiknya akan mampu menghapus praktik skandal 'pengaturan nilai' yang pernah ada. Pastinya dengan demikian akan benar-benar dihasilkan lulusan PGP yang berkualitas. Bukan saja dari segi nilai, melainkan juga peningkatan kompetensi dalam mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan. 

Semoga bermanfaat! 

Salam Bloger Penggerak

Sudomo