Dihapusnya PSP, Arah Baru Kebijakan Pendidikan Indonesia ?

Daripada menghapus sepenuhnya, sebaiknya nilai-nilai baik dalam PSP—seperti pembelajaran berpihak pada murid, kolaborasi guru, dan kepemimpinan transformatif—diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan nasional yang lebih menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan  dan perlu dirancang lebih cermat dan lebih ilmiah Topik Pilihan KOMDIK 2025. 

Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan PSP dengan pendekatan evidence-based policy, agar keputusan penghentian dapat dipahami secara transparan dan menjadi pelajaran untuk perumusan program berikutnya. Selain itu, penting untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan di tingkat daerah dan sekolah dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan dapat lebih kontekstual dan inklusif.

Ke depan, kebijakan transformasi pendidikan hendaknya lebih fleksibel terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan geografis tiap daerah. Pendekatan partisipatif, keberlanjutan pelatihan guru, serta pemanfaatan data real-time harus menjadi fondasi dalam program-program reformasi pendidikan berikutnya. Dengan demikian, semangat perubahan yang sudah dibangun melalui PSP tidak hilang, melainkan berkembang menjadi gerakan pendidikan nasional yang lebih matang dan berakar.

Pemerintah perlu membangun kebijakan lanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai dari PSP ke dalam kurikulum, pelatihan guru, dan manajemen sekolah secara permanen. Pendekatan hybrid berbasis komunitas belajar, dikombinasikan dengan dukungan kelembagaan dari pusat dan daerah, akan lebih efektif mendorong perubahan berkelanjutan.

Para guru, kepala sekolah, dan alumni PGP harus tetap menjadi agen perubahan meski program formal telah dihentikan. Dengan semangat kolaboratif dan reflektif, transformasi pendidikan tetap bisa dilakukan dari ruang kelas—dengan atau tanpa program—selama visi pendidikan yang berpihak pada murid tetap dijaga.