Namun, narasi ini sengaja dipelihara. Sebab jika publik sadar bahwa bencana ini adalah hasil dari pilihan politik-ekonomi negara yang tunduk pada oligarki, maka kemarahan rakyat bisa berbalik menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan korporasi.
Inilah yang membuat bencana ekologis di Indonesia tidak pernah selesai: kebenaran ditutupi, oligarki dilindungi, rakyat ditinggalkan.
Konsekuensi Jangka Panjang
Jika pola ini dibiarkan, konsekuensinya sangat serius bagi masa depan Indonesia:
1.Ekologi runtuh. Hutan dan tanah kehilangan daya dukung, air bersih semakin langka, biodiversitas punah.
2.Ekonomi rapuh. Sawit dan tambang mungkin menghasilkan devisa, tapi biaya bencana jauh lebih mahal---baik dari kerusakan infrastruktur maupun nyawa manusia.
3.Sosial-politik terguncang. Ketidakadilan lingkungan melahirkan konflik agraria, protes warga, bahkan potensi disintegrasi sosial.
4.Negara kehilangan legitimasi. Rakyat akan melihat pemerintah sebagai pelayan oligarki, bukan pelindung warga.
Apa yang Harus Dilakukan?
Pertanyaannya: apakah Indonesia masih bisa keluar dari jerat oligarki ekologis ini? Jawabannya: bisa, tapi butuh keberanian politik.
Beberapa langkah yang perlu diambil:
1.Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusahaan perusak lingkungan.
2.Moratorium pembukaan hutan baru, khususnya untuk sawit dan tambang.
3.Transparansi data izin lahan agar publik bisa mengawasi.
4.Kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up: pemerintah pusat menggunakan teknologi modern, sementara desa dan masyarakat lokal dilibatkan dalam pengawasan.
5.Pendidikan literasi ekologis agar rakyat sadar bahwa bencana bukan takdir, melainkan hasil pilihan politik.
Penutup: Negara untuk Siapa?
Setiap kali televisi menyiarkan banjir bandang, kita seakan menonton film lama yang diputar ulang. Kisahnya sama, hanya lokasi dan korbannya berbeda. Di balik layar, oligarki tetap meraup untung, negara tetap permisif, dan rakyat tetap jadi korban.
Pertanyaan mendasarnya: apakah negara ini ada untuk melayani rakyat, atau untuk menjaga kepentingan oligarki?
Selama pertanyaan ini tidak dijawab dengan keberanian politik, maka jangan heran bila banjir bandang dan longsor akan terus menjadi berita rutin. Indonesia bukan tenggelam karena hujan, melainkan karena politik yang berpihak pada oligarki, bukan rakyat.
