Sumber gambar Tirto. IdPengangguran memang salah satu hal yang sangat sulit diatasi di Indonesia, menurut data IMF tingkat pengangguran di Indonesia i
Dari Wantimpres ke DPA: Memperkuat Demokrasi atau Oligarki?
Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
Demokrasi atau Oligarki kah negara kita ini, yang mana sistem kepartaian sudah merajalela untuk mengejar ambisi kepentingan politiknya itu
Politik Dinasti dan Pragmatisme Partai: Ujian Nilai-Nilai Asia pada Pilkada 2024
Pilpres 2024 membuat kesan yang berbeda dengan pilpres periode sebelumnya. Kritikan hingga kecaman mengiringi pesta demokrasi ini.
Pemerintahan Jokowi, meski membawa sejumlah perubahan positif, juga diwarnai oleh isu-isu serius seperti dinasti politik dan pengaruh oligarki.
Kemenangan hanya dapat di raih dengan perjuangan dan pengorbanan melawan sistem yang salah bukan malah mendukungnya.
Waspada Cawe-Cawe "Predatory Parties" dalam Pilkada 2024
Siapkah sebenarnya yang diuntungkan dari tambang yang mengorbankan lingkungan di Halmahera?
Indonesia sebagai negara yang berdaulat masih memiliki kecacatan dalam banyak hal terutama korupsi. Sebagai Mahasiswa, peka lah terhadap indonesia
Jalan Baru Rekonsiliasi Politik Oligarki Pasca Pilpres 2024
Cerita ini mengisahkan pertemuan unik antara tiga cangkir kopi yang berbeda : Cangkir Demokrasi, Cangkir Oligarki, dan Cangkir Anarki.
membahas tentang demokrasi yang dibawa kekuasaan oligarki. Ini adalah topik yang sangat penting untuk perlu di bahas dalam melihat
Pemilu Presiden 2024
Oligarki memiliki engaruh dan kekuasaan yang signifikan oleh segelintir individu atau kelompok dalam politik dan ekonomi suatu negara
Meritokrasi politik oligarki: rute sirkulasi elit borjuasi, yang kemudian mengawetkan kuasa borjuasi dalam mencekram sistem kekuasaan dan kebijakan.
Oligarki merupakan ancaman besar bagi demokrasi Indonesia
Pilpres 2024 menegaskan bahwa proses pelembagaan demokrasi di Indonesia sejak 1998 telah berjalan sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama.
Keputusan ini diambil setelah Mahfud mendapat banyak kritik dan tuntutan dari berbagai pihak, termasuk dari lawan politiknya.