Faktanya, sejarah juga mencatat bahwa di Sulawesi Selatan pernah terjadi upaya pemaksaan pemberlakuan hukum Islam yang juga di bawah naungan NII Kartosoewrijo. Kahar Muzakkar menjadi pemimpin di Sulsel saat itu yang mendeklarasikan bergabungnya Sulsel dengan NII pada 7 Agustus 1953.
Kahar waktu itu mengubah pasukan militer pemerintah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) menjadi TII. Dengan persenjataan lengkap, Kahar dengan pasukannya melakukan baku tembak dengan TNI-Polri, Kahar pun tewas.
Islam Garis Keras di Kalimantan Selatan
Dalam gelaran dua pilpres terakhir, yaitu Pilpres 2019 dan 2014, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang tidak bisa ditaklukan oleh Jokowi. Pada 2014, suara Jokowi hanya 49%, sementara di 2019 lebih parah, yaitu turun menjadi 38%. Apakah ada jejak Islam garis keras di sana?
Sekali lagi, literatur sejarah mencatat, di Kalimantan Selatan pernah terjadi deklarasi Negara Islam Indonesia pada Oktober 1950. Ibnu Hadjar menjadi tokoh NII di Kalsel saat itu dengan memimpin penyerangan terhadap pos-pos kesatuan TNI-Polri. Peperangan terus dilakukan, hingga pada 1959 Ibnu Hadjar dan pasukannya berhasil ditangkap dan dihukum mati.
Jadi, apa yang diungkapkan Prof. Mahfud bahwa Jokowi kalah di Provinsi yang memiliki akar sejarah Islam Garis keras itu memang benar dalam kacamata sejarah dan itu fakta yang kita tidak bisa mengelak. Jadikanlah itu sebagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran untuk hari ini dan masa depan nanti dan jangan jadikan justru sebagai alat provokasi politik.
Hari ini kita tidak perlu saling menyalahkan, karena tugas setiap warga negara Indonesia kini di semua daerah adalah menjaga persatuan dan toleransi di antara umat beragama. Karena sekali lagi, NKRI bukan hanya dibentuk untuk satu golongan suku atau agama. Sejak jauh hari bahkan Baginda Rasulullah mengajarkan betapa pentingnya untuk bertoleransi terhadap semua manusia di bumi tanpa terkecuali.
