Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah suatu masa di dalam pemerintahan presiden Soekarno yakni sejak tahun 1959 hingga 1965. Secara resmi demokrasi terpimpin mulai bergulir sejak di umumkanya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin lahir karena dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia terutama pancasila yakni sila yang keempat yang berbunyi "Kaerakyatan Yang Dipimpin Oleh Khidmat Kebijaksanaan Dan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Diumunkanya dekrit presiden 5 Juli 1959 dan mulainya masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kondisi politik di Indonesia yang tidak stabil ketika selama berlangsungnya demikrasi liberal. Tidak stabilnya kondisi politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal ditandai dengan seringnya pergantian kabinet dan terjadinya pemberontakan di berbagai daerah. Selama era demokrasi liberal terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Kabinet tesebut diantaranya adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamijoyo 1, Kabinet Burhanudin Harahap, Kabinet Ali Sastroamijoyo 2, dan Kabinet Djuanda. Selain adanya pergantian kabinet yang terlalu sering, kondisi politik Indonesia yang tidak stabil dikala itu juga disebabkan terjadinya pemberontakan di berbagai daerah. Salah satunya adalah pemberontakan PRRI/PERMESTA. Pemberontakan PRRI/PERMESTA terjadi karena adanya ketidakseimbangan keuangan pusat dan daerah. Adapun faktor lain yang menyebabkan lahirnya demokrasi terpimpin adalah kegagalan badan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru guna menggantikan UUDS 1950. Kondisi tersebut akhirnya memaksa presiden Sokearno untuk mengumukan dekrit presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah pembubaran badan konstituante, mulai berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, dan Pembentukan MPRS dan DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sifat politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya adalah tidak memihak kepada salah satu kekuatan besar di dunia. Sedangkan aktif artinya adalah aktif menjalin kerjasama dengan negara manapaun. Hal yang melatar belakangi sifat politik luar negeri Indonesia yang bebqas aktif tidak bisa dilepaskan dari situasi politik dunia internasional di saat masa kemerdekaan periode awal. Dimana ketika itu dunia dibelah menjadi dua blok kekuatan yaki blok timur dan blok barat. Blok timur adalah suatu kelompok negara yang menganut paham sosialis-komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sedangkan negara blok barat adalah suatu kelompok negara yang menganut paham kapitalis liberalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Sikap politik luar negeri Indonesia dimasa demokrasi terpimpin lebih cenderung condong ketimur, yakni lebih dekat dengan negara-negara yang memiliki haluan idelogi sosialis komunis. Kondisi politik yang lebih condong ketimur bisa dilihat dalam beberapa hal diantaranya adalah adanya pembentukan poros Jakarta-Hanoi-Pnom Penh-Peking, kebijakan keluarnya Indonesia dari organisasi dunia yakni Persatuan Bangsa-Bangsa, dan kebijakan politik konfrontasi terhadap Malaysia.

Baca juga: Dampak Luas Dari Pergaulan Bebas dan Solusinya

Kebijakan politik konfrontasi terhadap Malaysia berlangsung dari tahun 1962 hingga tahun 1963. Peristiwa itu terjadi bermula dari adanya rencana Inggris untuk membentuk Federasi Malaysia yang terdiri dari wilayah semenanjung Melayu, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam dan Singapura. Sebelum pembentukan tersebut dilaksanakan, perdana menteri Malaysia yang ketika itu dijabat oleh Tunku Abdul Rahmad meminta pendapat menteri luar negeri Indonesia yakni Dr. Subandrio. Menanggapi rencana pembentukan federasi Malaysia tersebut, menurut Dr. Subandrio bahwa pembentukan Federasi Malaysia terserah kepada rakyat di negara-negara yang akan digabungkan. Pempin-pemimpin lain di Indonesia umunya bersikap sama. Akan tetapi penolakan jutsru datang dari PKI. PKI beranggapan bahwa pembentukan federasi Malaysia merupakan suatu bentuk neokolonialisme Inggris di tanah Melayu yang menekan gerakan rakyat di daerah untuk menentukan nasib sendiri.

Penolakan terhadap pembentukan federasi Malaysia juga datang dari negara tetangga yakni Filipna. Filipina mengakui bahwa Sabah merupakan bagian dari wilayah Filipina. Hal ini didasarkan pada alasan historis bahwa dahulunya Sabah merupakan bagian dari wilayah kesultanan Sulu. Sedangkan Kesultanan Sulu sendiri saat ini telah menjadi bagian dari negara Filipina.

Penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia juga datang dari rakyat. Banyak sekali partai-partai di semenanjung Malaya yang menolak ide pembentukan federasi tersebut terutama mereka yang berasal dari partai golongan kiri. Kesultanan Brunei Darussalam pun juga menolak ide pembentukan Federasi Malaysia dan memilih untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Akhirnya Brunei Darussalam berhasil mencapai kemerdekaanya sendiri pada tanggal 1 Januari 1984.

Baca juga: Upaya Mencegah Dampak Negatif Sosial Media Pada Anak

Karena keyakinan politik luar negerinya, Soekarno juga menyatakan penolakanya terhadap rencana penggabungan Federasi Malaysia. Pada tanggal 13 Februari 1963 Soekarno menyatakan bahwa pembentukan Federasi Malaysia didasarkan atas kepentingan Inggris. Perang kata-kata antara Jakarta dengan Kuala Lumpur berlangsung sejak bulan April 1963. Soekarno mengecam pembentukan federasi Malaysia pertama kalinya melalui Konferensi Asia Afrika.

Akan tetapi pihak Malaysia menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia adalah urusan dalam negeri Malaysia. Terbentuknya Federasi Malaysia akhirnya tetap diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itulah, hingga saat ini setiap tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Malaysia.

Sikap politik luar negeri Indonesia yang lebih condong kepada blok timur juga terlihat ketika Indonesia memutuskan untuk keluar dari organisasi PBB. Adapun penyebab Indonesia keluar dari PBB karena diterimanya Malaysia menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, padahal saat itu Indonesia dan Malaysia sedang berkonfrontasi. Indonesia menyatakan keluar dari PBB sejak Januari 1965. Sejak saat itulah Indonesia mulai dikucilkan dari pergaulan dunia internasional.

Baca juga: Membangun Masyarakat Sadar Bencana Melalui Pendidikan

Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia didukung oleh China. Dukungan China terhadap kampanya ganyang Malaysia ditandai dengan semakin mesranya hubungan antara Jakarta dan Beijing. Hal ini ditandai dengan terbentuknya poros Jakarta-Beijing. Proso Jakrta-Beijing juga memperlihatkan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia lebih cenderung dekat dengan negara-negara komunis.

Sumber :

Dahana A, dkk. 2009. Indonesia Dalam Arus Sejarah. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.