2. Kebijakan publik harus berorientasi ke masa depan (policy design must be future oriented)
Orientasi pemerintah dari kebijakan publik Apostille seharusnya diimbangi dengan teknologi, SDM, dan biaya yang terjangkau untuk masyarakat melakukan pengurusan Apostille.
Ada banyak kemungkinan penyebab masyarakat kontra dengan kebijakan publik ini, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi yang masih minim untuk pendaftaran, monitoring, dan informasi tentang proses Apostille.
3. Kebijakan publik didesain sebagai bentuk pertanggungjawaban (policy design for accountability)
Pemerintah menginginkan agar seluruh pihak di Indonesia mendapat kemudahan dalam mengurus dokumen internasional sehingga bisnis berjalan lancar dan investasi semakin meningkat.
Dalam perjalanannya, permasalahan masih dijumpai pada kebijakan publik yang telah dirumuskan dan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Hal itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya komunikasi yang baik antar stakeholders dalam meyakinkan publik, kemudian tidak semua stakeholders peka terhadap masalah publik dan masih terdapatnya beberapa kepentingan yang belum terakomodasi.
Sedangkan tujuan dari adanya kebijakan publik adalah untuk melindungi hak publik serta menjamin ketertiban dalam bernegara, oleh sebab itu jangan sampai beberapa poin yang dapat menjadi celah pada Apostille membuat kebijakan publik ini tidak mengedepankan keadilan dan hanya memihak kepentingan tertentu.
IV. Â Penutup
Dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 6 tahun 2022 tentang Layanan Legislasi Apostille (selanjutnya disebut "Apostille") pada tanggal 26 Januari 2022, yang merupakan tindakan terhadap dokumen publik berupa pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap serta segel resmi yang mana dokumen yang boleh dimohonkan tersebut hanyalah dokumen publik seperti surat tertulis atau tercetak lengkap dengan tanda tangan pejabat publik dan cap institusi yang berwenang dan lolos verifikasi.
Walaupun baru akan berlaku pada tanggal 4 Juni 2022 namun terdapat beberapa pro kontra terkait Apostille, dimana yang pro melihat aksesi kebijakan publik internasional ini akan mempermudah proses legislasi dokumen karena tidak lagi memberlakukan prosedur yang kompleks, melibatkan banyak institusi serta memakan biaya dan waktu yang lama.
