Mohon tunggu...
ridho fadillah
ridho fadillah Mohon Tunggu... siswa

hobi putsal

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

ancaman terhadap transparansi dan kedaulatan negara

11 September 2025   09:20 Diperbarui: 11 September 2025   09:40 8
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Globalisasi dan Politik: Ancaman terhadap Transparansi dan Kedaulatan Negara

Globalisasi itu kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, dia bikin negara-negara makin gampang terhubung. Informasi bisa nyebar dalam hitungan detik, kerja sama ekonomi jadi lebih luas, bahkan budaya juga saling memengaruhi. Tapi di sisi lain, globalisasi juga bawa masalah yang nggak kecil, terutama soal politik.

Salah satu masalah paling berat adalah soal kedaulatan negara. Globalisasi bikin batas-batas negara terasa makin tipis. Akibatnya, negara jadi susah banget buat berdiri sepenuhnya mandiri. Apalagi kalau ada campur tangan lembaga internasional atau negara lain, kadang keputusan politik dalam negeri jadi ikut terpengaruh.

Selain itu, globalisasi juga bikin praktik korupsi lintas negara makin rumit. Misalnya, ada pejabat yang korupsi di satu negara, tapi kabur ke negara lain buat nyelametin diri dan uangnya. Data dari Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 nunjukin kalau skor rata-rata dunia masih rendah, cuma di angka 43 dari 100. Itu artinya, korupsi masih jadi penyakit global yang susah banget dihapus. Bahkan, kerugian akibat korupsi diperkirakan sampai 5 triliun dolar per tahun atau sekitar 5 persen dari ekonomi dunia. Ironisnya, aset hasil korupsi yang berhasil dipulangkan sejak 2010 cuma 4,3 miliar dolar—jauh banget bedanya.

Terus, solusinya gimana? Pertama, aturan soal transparansi mesti lebih jelas dan kuat. Pemerintah harus berani buka data anggaran dan tata kelola supaya nggak ada lagi ruang buat main-main. Kedua, kerja sama internasional lewat UNCAC (Konvensi PBB Antikorupsi) harus dijalankan bener-bener, bukan cuma formalitas. Tujuannya biar koruptor yang kabur bisa ditangkap dan aset negara bisa balik. Ketiga, lembaga antikorupsi kayak KPK harus makin independen dan dilindungi, sementara masyarakat juga jangan pasif—harus ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

Intinya, globalisasi memang nggak bisa dihindari. Tapi kalau negara nggak hati-hati, transparansi bisa makin lemah dan kedaulatan politik bisa terkikis. Tantangannya besar, tapi bukan berarti nggak ada jalan keluar. Selama ada komitmen buat transparan, kerja sama yang kuat, dan peran aktif dari masyarakat, globalisasi bisa tetap jadi peluang, bukan ancaman.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun