Massa, Elite, dan Negara: Menelusuri Jejak Demonstrasi dari G30S 1965, Reformasi, hingga Aksi 2025

Karena itu, tantangan utama pemerintah terletak pada membedakan secara jernih antara aspirasi rakyat yang lahir dari keresahan otentik dan kebutuhan perubahan, dengan provokasi elite rente yang menjadikan aksi massa sebagai alat tawar-menawar politik. Aspirasi rakyat perlu dirangkul melalui kanal dialog yang terbuka, mekanisme partisipasi yang bermakna, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan mayoritas. Sebaliknya, provokasi elite rente harus ditindak dengan hukum yang adil, tanpa diskriminasi, dan tanpa mengorbankan kebebasan sipil.

Pelajaran penting dari gelombang protes beberapa tahun terakhir adalah bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh, tetapi sekaligus resilien. Rakyat Indonesia tidak pernah kehabisan energi untuk menyuarakan keadilan, namun energi itu bisa menjadi produktif atau destruktif, tergantung bagaimana negara menanggapinya. Jika respons negara represif dan menutup ruang dialog, maka jalan instabilitas akan terbuka lebar. Tetapi jika responsnya inklusif, aspiratif, dan penuh kearifan, maka protes justru bisa menjadi energi konsolidasi demokrasi.

Dengan demikian, kesimpulan strategis yang perlu digarisbawahi adalah: tahun 2025 dapat menjadi momentum emas konsolidasi demokrasi, asalkan pemerintah mampu mengelola dinamika sosial-politik dengan arif dan visioner. Namun, jika pemerintah gagal memahami aspirasi rakyat dan membiarkan oligarki rente menguasai ruang publik, maka jalan menuju siklus instabilitas baru tidak bisa dihindarkan.

Pilihan ada di tangan negara dan rakyat. Sejarah Indonesia berulang kali menunjukkan bahwa ketika negara gagal mendengar suara rakyat, rakyat selalu menemukan jalannya sendiri. Oleh karena itu, menyalakan kembali semangat partisipasi, keadilan, dan dialog adalah satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tidak mundur, melainkan melangkah ke depan menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.*****