Komunikasi politik di era digital sudah jauh berubah. Dulu, komunikasi politik itu formal, penuh protokol, dan sering terasa kaku. Tapi sekarang? Semua berubah sejak media sosial tercipta!
Sebuah perubahan drastis dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi, yang didorong oleh kemajuan teknologi digital, membuat sebagian besar pemimpin politik mulai merubah strategi-taktik.
Termasuk, Presiden Prabowo Subianto.
Bayangin gini: seorang Presiden duduk bareng tujuh pemred media gede, tanpa naskah, tanpa setingan, dan siap ditanya apa aja. Kedengerannya kayak podcast politik ala Spotify, tapi ini nyata--dan baru aja dilakukan Presiden Prabowo.
Format ini jadi angin segar, tapi pertanyaannya, apa ini format komunikasi politik istana yang paling cucok buat zaman now? Atau ada format lain yang lebih baik?
Kenapa Format Itu Penting?
Format komunikasi politik bukan cuma soal gaya, tapi soal strategi. Di era digital ini, masyarakat ingin transparansi, kejujuran, dan kedekatan.
Kalau komunikasi politik masih pakai gaya lama--kaku dan penuh basa-basi--pesannya bisa nggak nyampe. Jadi, bagaimana format yang pas?
Sebelumnya, saya sudah mengulas gaya komunikasi beberapa kepala negara di dunia. Kompasianer dapat membacanya di sini:
Saya review sedikit ya..
Mendiang Hugo Chavez, Presiden Venezuela, punya acara "Alo Presidente", sebuah platform interaktif di mana ia berbicara langsung kepada rakyat Venezuela.
Donald Trump adalah presiden pertama yang menjadikan Twitter sebagai senjata utama. Cuitannya sering kontroversial, langsung menyerang lawan, atau menyebarkan narasi "kita vs mereka".
Mantan Presiden Barack Obama dikenal sebagai "The Great Communicator" generasi modern. Gaya bicaranya rapi, penuh narasi, dan personal. Lewat storytelling, ia membuat kebijakan yang rumit jadi relatable.
Macron aktif di LinkedIn dan Instagram, posting esai panjang atau video kebijakan dengan gaya intelektual.
Apa Artinya bagi Prabowo?
Gaya Prabowo dengan diskusi terbatas jurnalis mirip elite deliberative model (Fishkin, 1991)--dialog terkurasi untuk membangun narasi terkontrol.
Tapi, di era digital, apakah cukup? Sambil tetap mempertahankan format diskusi dengan para pemred sebelumnya, mungkin perlu kolaborasi gaya Chavez (dialog langsung ke rakyat) dan gaya Bukele (platform digital).
Konkretnya: Kalau dulu Chavez menggunakan Radio, mungkin sekarang Presiden Prabowo bisa dengan live di media sosial.
Ingat! Kita hidup di era yang oleh banyak ilmuwan disebut sebagai post-truth society (Keyes, 2004; D'Ancona, 2017), di mana fakta bisa dikalahkan oleh narasi yang terdengar lebih "enak didenger".Â
Dalam konteks ini, publik udah makin sinis sama komunikasi formal nan kaku. Bahasa template istana yang penuh jargon dan diplomasi tinggi makin sulit nempel di hati rakyat (Tumber & Waisbord, 2021).
Makanya, saat Presiden Prabowo ngajak ngobrol para pemred secara terbuka, ini sebenarnya udah masuk ke salah satu pendekatan paling relevan: komunikasi politik berbasis dialog terbuka dan autentik.
Analisis Teoritis: Dari Top-Down ke Horizontal
Menurut teori komunikasi politik modern, ada dua model utama: top-down (lama) dan horizontal (baru).
Model lama mengandalkan media tradisional seperti televisi dan koran sebagai perantara antara politisi dan publik. Tapi sekarang, dengan media sosial, politisi bisa langsung ngobrol sama rakyat tanpa perlu "jembatan" media.
Pendekatan horizontal ini lebih interaktif dan personal. Presiden bisa langsung nge-tweet atau bikin video pendek di Instagram untuk menyampaikan pesan.
Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal perubahan ekspektasi publik. Orang sekarang lebih suka dialog dua arah daripada sekadar mendengar pidato panjang yang membosankan.
Menurut teori authentic leadership (Avolio & Gardner, 2005), pemimpin yang mampu menunjukkan dirinya secara otentik--tanpa topeng, tanpa sandiwara--akan lebih dipercaya.Â
Dalam komunikasi politik, ini nyambung ke relational theory of democracy (Dryzek, 2009) yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah, bukan sekadar top-down monolog dari kekuasaan.
Nah, format ngobrol santai dengan wartawan bisa jadi panggung buat membangun kesan otentik itu. Tapi, tantangannya adalah: gimana caranya biar gak jadi "setting-an otentik" alias pura-pura santai? Ini PR besar.
Studi Kasus: Diskusi Terbuka ala Prabowo
Ketika Presiden Prabowo mengundang tujuh pemred untuk diskusi terbuka, itu adalah langkah berani menuju transparansi. Format ini punya beberapa keunggulan: Keterbukaan, Interaksi Real-Time, dan Humanisasi Pemimpin.
Jadi, apa format idealnya? Berikut adalah beberapa saran dari saya:
1. Hybrid Approach: Gabungkan diskusi terbuka seperti yang dilakukan Prabowo dengan strategi komunikasi digital yang terencana. Misalnya, setelah diskusi terbuka, buat konten ringkas untuk media sosial.
2. Personalisasi Pesan: Gunakan platform seperti Instagram atau TikTok untuk menyampaikan pesan dengan gaya santai tapi tetap berbobot. Contohnya: vlog presiden tentang kebijakan publik tertentu.
3. Lebih interaktif:Â Format Presiden Prabowo Menjawab perlu membuka sesi tanya jawab dengan publik via media sosial. Jangan cuma elitis. Diskusi tematik, tanya-jawab langsung, kayak FGD tapi vibes-nya cozy. Yang kemarin itu, tema-nya gak fokus.
4. Data konkret: Siapkan dokumen kebijakan yang bisa diakses real-time, biar enggak sekadar omong doang.
5. Moderator independen:Â Jangan cuma pemred yang sudah akrab dengan pemerintah. Ajak juga kritikus.
Output yang Diharapkan: Bukan Sekadar Trending Topic
Diskusi macam ini harusnya jadi ajang transparansi, bukan sekadar lips service. Harapannya Cuma dua aja:
- Mendorong akuntabilitas
- Memperkuat trust masyarakat
Kalau cuma buat pencitraan, mending podcast sama Deddy Corbuzier saja, kan?
Kesimpulan: Komunikasi Politik Masa Kini = Dialog + Digital
Komunikasi politik istana harus beradaptasi dengan zaman. Diskusi terbuka adalah langkah awal yang bagus, tapi harus dilengkapi dengan strategi digital yang kuat dan pendekatan etis.
Ingat, rakyat zaman now nggak cuma mau dengar janji; mereka mau lihat aksi nyata dan transparansi.
Dengan format komunikasi politik yang tepat, istana bukan cuma jadi tempat kekuasaan, tapi juga ruang dialog yang hidup!
Referensi:
Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The leadership quarterly, 16(3), 315-338.
Brown, A. (2021). An ethics of political communication. Routledge.
Chadwick, A. (2017). The hybrid media system: Politics and power. Oxford University Press.
Dalton, R. J. (2004). Democratic challenges, democratic choices: The erosion of political support in advanced industrial democracies. Oxford University Press.
Johansson, E. (2019). Social Media in Political Communication: A Substitute for Conventional Media?. Gteborg: Nordicom.
McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public opinion quarterly, 36(2), 176-187.
Nai, A., & Maier, J. (2023). Dark politics: The personality of politicians and the future of democracy. Oxford University Press.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
